Menurut Arif, hasil kajian tim tadi siang telah merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis, seperti melalui bantuan pangan oleh Dinas Ketpang, bantuan bapok oleh Dinas Perindagkop, bantuan bahan perikanan oleh Dinas Perikanan, nantuan pupuk oleh Dinas Pertanian dan Bantuan Peralatan Naker oleh Disnakertrans.
Namun ada opsi lain yang dilakukan dalam situasi mendesak yang bisa dibiayai dari Dana Tak Terduga (DTT), yaitu melalui program bantuan sosial. Sebagaimana juknis Mendagri tahun 2022, mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akan melaporkan semua opsi ini kepada Wali Kota pada hari Senin pekan depan. Kami akan menawarkan beberapa opsi kepada Wali Kota untuk dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini,” tuturnya.
Arif Radjabessy mengatakan selain opsi operasi pasar gratis, tim III juga menetapkan satu data sebagai sasaran penerima. Satu data penerima harus bersumber dari DTSEN atau DTKS yang ada di Dinas Sosial untuk memastikan penerima bantuan sosial nanti adalah kelompok miskin dan rentan.
Adapun Tim III Pengendalian Inflasi untuk 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Staf Ahli Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PMD, Kadis Nakertrans dan Kadis Pertanian.
Selain itu terdapat pejabat eselon 3 yang turut hadir seperti Sekretaris Perindagkop, Sekretaris Dinsos, Sekretaris BPKAD, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum dan sejumlah kepala bidang, koordinator PKH, dan fungsional terkait.(***)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : HALMAHERA RAYA |
Halaman : 1 2
