3 Dokumen DOB Diserahkan ke MRPB, Pemda Raja Ampat Tempuhi UU Lex Specialis

DETIKINDONESIA, RAJA AMPAT- Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus gencar dilakukan.setelah beberapa pekan lalu Pemerintah Daerah menyerahkan 3 dokumen DOB kepada Komisi II DPR-RI di Kampung Waigama Distrik Misool Utara.

Kali ini, Pemerintah daerah Raja Ampat menempuh jalur Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendorong 3 DOB yang mana, 3 dokumen tersebut telah diserahkan sebelumnya di Komisi II DPR-RI.

Dalam undang-undang otonomi khusus (Otsus), sebagaimana telah direvisi nampaknya memberi peluang besar bagi pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.Dalam undang-undang itu,tertuang dalam pasat 76.Pasal ini hanya terdiri dari satu ayat saja.Berikut bunyi pasalnya:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Warga Resah Dugaan Peredaran Narkoba Marak di Desa Pantai Gading Secanggang

Pasal 76 (UU Otsus Papua 2001)

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Sementara,dalam revisi UU perubahan, Pasal 76 terdiri atas lima ayat. Ayat 3 Pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Meski demikian, dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pemekaran harus memberi ruang untuk orang asli Papua (OAP). Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonomi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Halaman : 1 2 Selanjutnya