Sepi Wanimbo: Elit Politik Papua Berhenti Paksakan Rakyat Menerima DOB

Jumat, 17 Juni 2022 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, WAMENA – Ketua Pemuda Baptis West Papua, juga Anggota Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua. Sepi Wanimbo, minta elit politik Papua berhenti paksakan rakyat untuk menerima Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua.

Elit politik Papua. jangan memikirkan diri sendiri dan jangan bermain kepentingan Jakarta untuk selamatkan visi orang Pusat. Tetapi para elit politik benar-benar diangkat dari rakyat, silahkan berjuangan untuk rakyat sesuai maunya rakyat itu sendiri.

“Saya liat orang asli Papua di atas tanahnya sendiri tetapi semakin jadi minoritas, karena berbagai tempat kerja hampir semua dikuasai oleh orang Non Papua, sementara orang asli Papua jadi penonton. Kita liat saya kios-kios, ruko, hotel, ojek, sopir karyawan-karyawati berbagai tempat, ASN dan kursi parlemen ini semua dikuasai oleh mereka bukan anak daerah,” ujarnya.

Lalu kita liat jumlah penduduk orang asli Papua ini dua juta sekian lebih, apakah penduduk paling sedikit ini bisa dan layak mendapatkan pemakaran wilayah.

Kemudian provinsi lain di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Surabaya, Manado dan Sulawesi inikan penduduknya paling banyak lima puluan juta sekian lebih. Berdasarkan jumlah penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM). Disana mereka minta, Daerah Otonom Baru (DOB). Provinsi maupun kabupaten kota tetapi sampai saat ini Pemerintah Pusat tidak pernah merespon dan menyetujuhi dengan baik.

Tetapi kita liat hari ini elit politik Papua dengan pemerintah pusat berjuan mati-matian untuk pemakaran wilayah ini. Ada apa dibalik ini, sementar orang asli Papua sudah tidak ada dan rakyat Papua sendiri 95% sudah menyatakan tolak namanya DOB. itu sendiri.

Baca Juga :  Edhy Subarga Minta Kadis Sosial Jeneponto Adakan Pertemuan dan Panggil Semua Pihak Terkait Penyaluran BPNT

Lebih para atau aneh, satu provinsi mekarkan tiga atau empat provinsi baru. Sementara rakyatnya atau penduduknya sendiri kurang dan tidak memenuhi syarat suatu wilayah baru secara administrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Michael
Sumber :

Berita Terkait

Diduga Membeck’up Aktifitas Galian C Ilegal, Muamil Meminta Kapolda Malut Copot Kapolsek Obi
PB-FORMMALUT Minta Kapolsek Obi Tindak Tegas Galian C, Milik Hasan Hanafi 
Soal Kasus Korupsi Bank BPRS, Kejari Halsel Di Demo 
Pemkot Tidore Raih Penghargaan Pengelolaan TKD Terbaik T.A 2024
TPID Kota Tidore Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
Dorong Pembangunan Kaimana Berbasis Data, Bupati Freddy Thie Jalin Kermitraan Strategis Dengan BPS RI
Pemkot Tidore Kembali Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman
Hadiri Investment Forum, Bupati Freddy Thie Perkenalkan Pariwisata Kaimana

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 13:20 WIB

Catatan Politik Senayan; Prioritaskan Program dengan Berpijak Pada Aspirasi Publik

Rabu, 20 November 2024 - 15:49 WIB

Politik di Spice Islands

Jumat, 15 November 2024 - 21:27 WIB

Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

Minggu, 10 November 2024 - 12:57 WIB

Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat

Selasa, 5 November 2024 - 16:12 WIB

Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:13 WIB

Perempuan Lani dan Cawat Tali

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:14 WIB

Sahabatku, Sukiman Yang Syahid Dalam Mencari Nafkah

Berita Terbaru

Daerah

Soal Kasus Korupsi Bank BPRS, Kejari Halsel Di Demo 

Minggu, 22 Des 2024 - 12:54 WIB