Sepi Wanimbo: Elit Politik Papua Berhenti Paksakan Rakyat Menerima DOB

DETIKINDONESIA.CO.ID, WAMENA – Ketua Pemuda Baptis West Papua, juga Anggota Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua. Sepi Wanimbo, minta elit politik Papua berhenti paksakan rakyat untuk menerima Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua.

Elit politik Papua. jangan memikirkan diri sendiri dan jangan bermain kepentingan Jakarta untuk selamatkan visi orang Pusat. Tetapi para elit politik benar-benar diangkat dari rakyat, silahkan berjuangan untuk rakyat sesuai maunya rakyat itu sendiri.

“Saya liat orang asli Papua di atas tanahnya sendiri tetapi semakin jadi minoritas, karena berbagai tempat kerja hampir semua dikuasai oleh orang Non Papua, sementara orang asli Papua jadi penonton. Kita liat saya kios-kios, ruko, hotel, ojek, sopir karyawan-karyawati berbagai tempat, ASN dan kursi parlemen ini semua dikuasai oleh mereka bukan anak daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Sidang Panti Rehab di Langkat Agenda Tanggapan Restitusi, Ini Kata Majelis Hakim dan Pengacara Terdakwa

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lalu kita liat jumlah penduduk orang asli Papua ini dua juta sekian lebih, apakah penduduk paling sedikit ini bisa dan layak mendapatkan pemakaran wilayah.

Kemudian provinsi lain di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Surabaya, Manado dan Sulawesi inikan penduduknya paling banyak lima puluan juta sekian lebih. Berdasarkan jumlah penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM). Disana mereka minta, Daerah Otonom Baru (DOB). Provinsi maupun kabupaten kota tetapi sampai saat ini Pemerintah Pusat tidak pernah merespon dan menyetujuhi dengan baik.

Tetapi kita liat hari ini elit politik Papua dengan pemerintah pusat berjuan mati-matian untuk pemakaran wilayah ini. Ada apa dibalik ini, sementar orang asli Papua sudah tidak ada dan rakyat Papua sendiri 95% sudah menyatakan tolak namanya DOB. itu sendiri.

Lebih para atau aneh, satu provinsi mekarkan tiga atau empat provinsi baru. Sementara rakyatnya atau penduduknya sendiri kurang dan tidak memenuhi syarat suatu wilayah baru secara administrasi.

Halaman : 1 2 Selanjutnya