LKIN Desak Polda dan Kejati Periksa Pihak DKP Malut dan Rekanannya

Senin, 12 Desember 2022 - 18:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua LSM LKIN Malut, Ridwan Jafar.

Ketua LSM LKIN Malut, Ridwan Jafar.

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE – Lembaga Kajian dan Investigasi Nasional (LKIN) Provinsi Maluku Utara (Malut), soroti proyek pengadaan Kapal Nelayan kapasitas 30 GT, yang dikerjakan pihak rekanan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Malut, tahun anggaran 2022 senilai kurang lebih 9,2 Miliar yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme proyek.

Ketua LKIN Malut, Ridwan Jafar, kepada media ini, Senin (12/12) menyampaikan bahwa terkait dengan proyek pengadaan Kapal Nelayan kapasitas 30 GT, sebanyak empat unit yang dikerjakan oleh pihak rekanan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, ini diduga tidak sesuai dengan mekanisme proyek.

Lanjut Ridwan pekerjaan proyek tersebut diduga ada kong kali kong antara pihak ketiga dan atau rekanan dengan DKP Malut, dikarenakan pekerjaan proyek ini tanpa memiliki dokumen, baik itu  Perencanaan maupun pengawasan sehingga ini patut untuk dicurigai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : ST
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Dinamika Sengketa Merek: Antara Regulasi dan Realitas Bisnis
Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya
RUU Kejaksaan Dinilai Bermasalah, SEMMI Jakarta Pusat Desak Revisi Demi Demokrasi
Dinilai Melakukan Contempt of Court di PN Jakut, Razman Cs Terancam Pidana
Gasak 30 Miliar, Polres Jakpus Tetapkan dua Tersangka namun Belum bisa Tunjukan Barang Bukti
Safitri Malik Soulisa-Hemfri Lesnussa Gugat Hasil Pilkada Buru Selatan, Ini Masalahnya!
Opini: Hukum sebagai Arena Kompromi antara Penegak Hukum, Penguasa, dan Pengusaha
Tebukti Korupsi di Kasus PT Timah, Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 17:33 WIB

1.700 Siswa Ikuti Perkemahan Pramuka di Sorong untuk Perkuat Karakter Anak

Sabtu, 22 Februari 2025 - 16:26 WIB

Retret Kepemimpinan di Akademi Militer, Karel Murafer Perkuat Integritas Sebagai Pemimpin Maybrat

Sabtu, 22 Februari 2025 - 16:01 WIB

Masyarakat Fakfak Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Letkol Lukman Permana Tegaskan Manfaat Besar

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:45 WIB

Johny Kamaru dan Sutejo Siap Bangun Kabupaten Sorong untuk Periode 2025-2030

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:34 WIB

Samaun Dahlan Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Masuk dalam APBD Fakfak 2025

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:12 WIB

Bupati Fakfak Samaun Dahlan Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang, Ini Agendanya!

Sabtu, 22 Februari 2025 - 11:56 WIB

Mantan Bupati Kaimana Serahkan Aset Pemerintah Sebelum Pindah ke Rumah Pribadi

Sabtu, 22 Februari 2025 - 10:52 WIB

Pasca Pelantikan, Wali Kota Sorong Ajak Bersatu Bangun Daerah : Tidak Ada Lagi 01,02

Berita Terbaru