LaNyalla Sebut Indonesia Jadi Negara Kapitalis Liberal di Peringatan Hari Pahlawan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Rabu, 10 November 2021 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut jika Indonesia mulai mengadopsi sistem kapitalis liberal dalam konsep bernegaranya. Hal itu dikatakan LaNyalla pada momentum peringatan Hari Pahlawan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Selasa (9/11/2021) malam.

Pada acara yang berlangsung secara virtual itu, di hadapan sekitar 15 ribu jamaah, LaNyalla memaparkan ketokohan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan semangatnya dalam memerdekakan Indonesia.

Pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat itu, dinilai LaNyalla sebagai seorang Waliyullah, sekaligus tokoh yang berjasa besar dalam proses menuju dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setiap tokoh besar yang lahir dalam sejarah, pasti mengetahui kebutuhan bangsanya dan kemudian memberikan jawaban atas kebutuhan tersebut,” kata LaNyalla.

Demikian juga yang dilakukan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Sepulang dari menimba ilmu di Mekkah pada tahun 1934, yang pertama dilakukan olehnya adalah mendirikan organisasi yang berorientasi kepada pendidikan untuk kaum pria yaitu Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Dilanjutkan dengan mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, lembaga pendidikan khusus kaum wanita pada tahun 1943.

Baca Juga :  Minta Pembangunan IKN Transparan, LaNyalla: Jangan Ada Praktik Bagi-Bagi Kavling Tanah

“Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah, kedua madrasah tersebut oleh beliau dijadikan sebagai pusat pergerakan kemerdekaan. Keduanya juga dijadikan tempat untuk menggembleng para patriot bangsa yang siap melawan dan mengusir para penjajah,” tegas LaNyalla.

Secara khusus, Tuan Guru membentuk Gerakan al-Mujahidin yang kemudian bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Itulah yang saya katakan, bahwa seorang tokoh yang besar mengetahui dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh bangsanya di masanya. Saat itu Indonesia membutuhkan banyak patriot-patriot bangsa yang terdidik, yang memahami situasi bangsanya, yang saat itu masih berada dalam penjajahan kolonialisme Belanda,” katanya.

Baca Juga :  LaNyalla: Desa Perlu Inovasi Ekstrem Dongkrak Perekonomian

Sejarah mencatat, pada tahun 1945, Tuan Guru merupakan pelopor Kemerdekaan Republik Indonesia untuk daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1946 Tuan Guru menjadi pelopor penggempuran markas NICA di Selong, Lombok Timur.

Di era setelah kemerdekaan Tuan Guru tetap konsisten dengan semangat untuk mendirikan lembaga pendidikan.

“Bahkan di tahun 1996, atau satu tahun sebelum beliau wafat, beliau masih mendirikan Institut Agama Islam Hamzanwadi. Sungguh luar biasa amal jariyah beliau,” ujar LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberinya tema ‘Mewujudkan Keadilan Pembangunan Daerah demi NKRI’.

Menurutnya, tema itu tepat karena berkaitan dengan tugas dan fungsi DPD RI. Apalagi keadilan pembangunan adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial, di mana keadilan sosial adalah cita-cita luhur para
pendiri bangsa, sehingga tertera di sila pamungkas dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Kunjungi Titik Nol Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Bamsoet Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Tepat

“Sudah benar dan tepat apa yang menjadi konsep pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan Konsep Pembangunan Indonesia Sentris, yaitu membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Konsep itu bermakna membangun secara merata dengan orientasi tidak hanya di Pulau Jawa, karena hal itu juga menjadi bagian dari jawaban atas kebutuhan bangsa ini.

Tetapi tentu masih ada kendala di lapangan. Masih ada hambatan yang diakibatkan faktor-faktor yang fundamental yaitu persoalan-persoalan yang ada di hulu, bukan persoalan yang ada di hilir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan

Berita Terkait

Minggu, 22 Desember 2024 - 09:41 WIB

Pemkot Tidore Raih Penghargaan Pengelolaan TKD Terbaik T.A 2024

Minggu, 22 Desember 2024 - 07:01 WIB

TPID Kota Tidore Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Jelang Nataru

Minggu, 22 Desember 2024 - 06:54 WIB

Dorong Pembangunan Kaimana Berbasis Data, Bupati Freddy Thie Jalin Kermitraan Strategis Dengan BPS RI

Kamis, 19 Desember 2024 - 16:03 WIB

Hadiri Investment Forum, Bupati Freddy Thie Perkenalkan Pariwisata Kaimana

Kamis, 19 Desember 2024 - 15:56 WIB

Pemkab Kaimana Kembangkan Ekowisata Berkelanjutan di Teluk Triton

Kamis, 19 Desember 2024 - 15:51 WIB

Artis Papua Edo Kondologit: Dari Anak Kampung hingga Ikon Musik Papua dan Indonesia

Kamis, 19 Desember 2024 - 10:53 WIB

Akhirnya PT. Kredit Plus Ternate Digugat Ke Pengadilan Negeri 

Rabu, 18 Desember 2024 - 16:47 WIB

Galian C Milik Hasan Hanafi Diduga Kuat Tidak Kantongi IUP

Berita Terbaru

Teraju

Konflik Politik dan Resolusi

Minggu, 22 Des 2024 - 09:34 WIB