Tipikor Poldasu Tindak Lanjuti Lapdu Masyarakat, Pertanyakan Inspektorat Terkait Dinas Kesehatan Langkat

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT  – Terkait dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi Puskesmas dan belanja pengadaan personal Computer di tahun anggaran 2022.

Lembaga Informasi-Harapan Masyarakat (Lin-Hamas) laporkan Dumas Dinas Kesehatan Langkat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Dalam hal itu, salah seorang dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Poldasu membenarkan adanya Dumas tersebut. “Baik pak, kita masih menunggu hasil dari Inspektorat selaku Apip,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pada Selasa (18/7/2023) sekira Pukul 16.00 WIB

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, dimana saat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dr. Juliana MM, saat dikonfirmasi wartawan harian SIB (14/7) terkait adanya laporan LSM ke Poldasu, mengakui dinas yang dipimpinnya telah dilaporkan LSM ke Poldasu, terkait dana rehabilitasi Puskesmas dan belanja pengadaan personal Computer.

“Sebenarnya terkait anggaran belanja dinas Kesehatan sudah diaudit oleh Audit Internal Inspektorat Kabupaten Langkat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

“Benar ada temuan dari audit BPK, Atas temuan itu sudah ada pengembalian, namun terkait belanja pengadaan personal Computer di puskesmas, pengelolanya adalah kepala puskesmas dan menjadi tanggungjawab puskesmas bersangkutan,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Langkat Drs. Herman, M.IP melalui auditor Syaiful, mengakui adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), atau dari Tipikor Poldasu.

“Jika kemudian sudah ada auditor yang menangani, maka kami dari inspektorat tidak mungkin melakukan audit ulang atas permintaan APH,” kata Syaiful.

“Ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi langganan auditnya BPK, yakni Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas PPKAD, setiap tahunnya itu yang mengaudit adalah BPK-RI,” terangnya.

Saat disinggung adanya anggaran pengadaan belanja Personal Computer yang diduga ganda, kepada wartawan, ia merasa heran dan bingung, seraya bertanya apa ada datanya.

“Apa ada data anggaran pengadaan belanja Personal Computer, biar bisa di pertanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kepada pengelola anggaran atau kepala dinasnya,” ungkapnya saat ditemui diruang kerja, sembari menuliskan salah satu poin anggaran yang terbukti ada diduga Doble anggarannya dalam catatannya.