Para Tokoh Senior Dan Alumni HMI Bidik Kursi Senator, Irman Hingga Rio

Kamis, 24 Agustus 2023 - 07:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA  –  KPU RI melansir daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dari nama-nama itu, muncul di antaranya Irman Gusman dan Rio Capella. Siapa mereka?.

Dari daftar calon sementara yang dikutip detikindonesia.co.id, Rabu (23/8/2023), nama Irman Gusman muncul sebagai calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat. Nama Irman Gusman menggegerkan publik karena, sebagai Ketua DPD kala itu, ditangkap KPK pada 2016. Selidik punya selidik, Irman menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy.

Irman lalu diadili dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara oleh PN Jakpus. Kala itu Irman dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tingkat peninjauan kembali (PK), MA menyunat hukuman Irman Gusman menjadi 3 tahun penjara. Irman Gusman bebas pada September 2019.

Baca Juga :  Ganti Airlangga Hartarto, Inilah Desakan Tokoh Senior Partai Golkar

Majelis hakim PK pada saat itu menilai Irman lebih tepat dikenakan pasal 11 UU Tipikor. Berikut bunyinya:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sementara pasal 12 UU tipikor berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Baca Juga :  Pj. Gubernur Heru Budi Tegaskan APBD Paling Rendah Se-Jawa

a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Adapun penyuap Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto dan istrinye, Memi, sama-sama dihukum 3 tahun penjara. Khusus Sutanto juga harus menjalani hukuman 3,5 tahun penjara karena menyuap jaksa dan 2,5 tahun penjara karena menjual gula tidak ber-SNI.

Dari Kepulauan Riau (Kepri), ada juga nama Ismeth Abdullah. Sebagai mantan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah pernah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Ismeth terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) pada 2004. Kerugian negara mencapai Rp 5,4 miliar.

Baca Juga :  Tragedi Kanjuruhan Malang, Ketua Japnas Jatim: Kapolda Bertanggungjawab

Sedangkan dari Bengkulu, muncul nama calon anggota DPD RI, Patrice Rio Capella atau yang dikenal Rio Capella. Rio ditangkap KPK pada Oktober 2015 saat menjadi Sekjen NasDem. Pangkalnya, Rio menerima hadiah dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung (Kejagung). Pada akhir 2016, Rio Capella bebas dari LP Sukamiskin.

Di kasus itu, Gatot dihukum 6 tahun penjara untuk kasus dana bansos dan 4 tahun penjara untuk uang ketok palu APBD. Sedangkan Evy dihukum 2,5 tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber : DETIKNEWS

Berita Terkait

Hadiri Kampanye Pakai Baret Orange, Anies Resmi Dukung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta
Gibran Minta Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi
Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029
Bertemu Jajaran Bappebti, Bamsoet Apresiasi Beroperasinya Bursa Kripto Indonesia 
Bahlil Optimis Golkar Menang 60 Persen di Pilkada Serentak 2024
KPK Harapkan Dewas Terpilih Sosok yang Berintegritas
Mardiono Beri Sinyal Maju Sebagai Ketua Umum PPP
Jokowi Hadiri Kampanye Terbuka Paslon Luthfi-Yasin di Purwokerto

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 15:53 WIB

Libatkan Seluruh Panwaslu, Bawaslu Halsel Gelar Bimtek Tingkatkan Pengawasan Jelang Pungut Hitung

Kamis, 21 November 2024 - 08:18 WIB

Bawaslu Jakarta Pusat Petakan 25 Indikator TPS Rawan untuk Pemilu 2024

Rabu, 20 November 2024 - 13:42 WIB

Bawaslu Halsel: Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoax, Dan Politisasi Sara

Senin, 18 November 2024 - 21:21 WIB

Pernyataan Mukmina Terkait Jalan Lingkar kayoa, Hanya Mencari Ketenaran 

Senin, 18 November 2024 - 18:46 WIB

Tim SMP Negeri 6 Depok Juara JA Spark the Dream Social Challenge 2024 di Asia Pasifik

Senin, 18 November 2024 - 13:35 WIB

Udi Sebut: Soal Pertanyaan Rahmi Husain Adalah Bentuk Kekecewaan, Karna Kalah di Pileg Kemrin 

Sabtu, 16 November 2024 - 20:32 WIB

Jenderal (HOR) Agus Andrianto Diganjar Gelar Kehormatan, DMI Sebut Dedikasinya Tak Tertandingi

Sabtu, 16 November 2024 - 14:00 WIB

Dalam Rangka menyambut HUT ke-60 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Jakarta Timur Gelar Senam Massal 

Berita Terbaru

Daerah

Kampanye Pasangan ARUS PBD Usai Putusan Mahkamah Agung

Jumat, 22 Nov 2024 - 13:13 WIB

Nasional

Gibran Minta Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi

Jumat, 22 Nov 2024 - 09:39 WIB