Upaya Pemkot Tidore Kepulauan Menjadi Pengendali Inflasi Terbaik

DETIKINDONESIA.CO.ID Pemerintah Kota Tidore terus berupaya agar inflasi di Kota Tidore menjadi daerah pengendalian IPH (Indeks Perkembangan Harga) terbaik. Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Husain, usai mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual di ruang rapat Walikota, Senin (22/1/2024).

Rakor mingguan Inflasi Daerah tersebut di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh kepala Daerah maupun Tim pengendalian Inflasi Daerah se Indonesia.

“Untuk Rakor pengendalian inflasi minggu III Bulan Januari 2024 berdasarkan data dari APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) kondisi inflasi Kota Tidore sangat positif, oleh karena itu diupayakan melakukan kolsudasi dibeberapa komoditas agar harganya bisa terkendali sehingga kita bisa menjadi daerah pengendalian IPH terbaik” kata Taher Husain.

Baca Juga :  Kordiv P3S Try Sutrisno Lakukan Pengawasan ke KPU Kabupaten Enrekang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka inflasi di Indonesia. “mengenai perkembangan inflasi di Indonesia yang kini telah mengalami peneurunan dan berhasil berada di angka 2,61 persen per Desember 2023 di bandingkan dengan November 2023 di angka 2,86 persen, pada Desember 2023 angka inflasi Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 0,41 persen “ jelas Tito Karnavian

Tito juga berpesan agar daerah tidak lengah dan terus melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi kenaikan inflasi lebih tinggi lagi.

Adapun beberapa Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah daerah, diantaranya memberikan bantuan sosial, gerakan pasar murah kepada masyarakat yang tidak mampu serta beberapa cara lainnya yang mampu menstabilkan kembali harga barang.

“Sebagai gambaran bahwa inflasi tahun per tahun 2,61 persen secara nasional itu tidak menggambarkan angka yang sama di semua daerah. Angka di atas 2,61 persen ini tolong segera melakukan Langkah-langkah intervensi, mencari tahu penyebab kenaikan “ kata Tito.