Guru Honorer Kembali Demo di Kantor Bupati Langkat, Pendemo Minta Diskulalifikasi Guru “Siluman”

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Puluhan guru dari aliansi guru honor perserta PPPK tahun 2023 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kembali demo didepan Kantor Bupati Langkat, Jum’at (15/3/2024).

Mereka meminta Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, membuat surat pemohonan secara resmi melalui Sekretaris daerah Kabupaten Langkat untuk pembatalan Seleksi Kopetensi Teknis Tambahan (SKTT) dikarenakan melanggar ketentuan Administrasi dan terdapat dugaan transsaksional.

“Kami minta Pj Bupati membuat surat resmi ke sekretaris daerah untuk pembatalan SKTT dikarenakan melanggar Administrasi dan terdapat dugaaan transsaksional,” kata Dian Novindra, dalam orasinya bersama puluhan guru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam orasi tersebut, Dian selaku kordinator juga menyampaikan tuntutan aksi meminta Pj Bupati Langkat untuk evaluasi melalui Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) terhadap perserta PPPK guru yang diduga adannya sejumlah guru ‘Siluman’ yang ikut seleksi PPPK tahun 2023.

Selain itu, Serta adanya dugaan Dapodik ‘Siluman’ yang ikut seleksi PPPK di Langkat. Salah satu contohnya staff honorer di Dinas PUPR Langkat, yang terdaftar Dapodiknya di SD Negeri 056010 Cempa serta dinyatakan lulus.

Sambungnya, mereka meminta Pj Bupati Langkat untuk melakukan pengiriman surat pembatalan SKTT secara resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) selambat- lambatnya, pada Senin 18 Maret 2024.

“Meminta Pj Bupati Langkat untuk melaksanakan pemgumuman ulang hasil seleksi PPPK guru 2023 sesuai CAT BKN, dan Pj Bupati Langkat diminta mendiskualifikasi guru-guru ‘siluman’ yang dinyatakan lulus pada seleksi PPPK di Langkat,” tegas Dian, diiringi teriakan guru honorer lainnya.

Diselah aksi demo puluhan guru honorer, perwakilan Pemkab Langkat melalui Asisten III Musti Sitepu akhirnya menemui pendemo yang berorasi di sana. Musti berjanji, akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada PJ Bupati Langkat M Faisal Hasrimy AP MAP.

“Pak Pj Bupati dan BKD sedang di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan rekan – rekan semua kepada beliau. Kami bukan menghalangi kalian berorasi, tapi inilah prosedur yang harus dilaksanakan, untuk menjaga kondusifitas,” kata Musti.

Sebelum membubarkan diri, para guru – guru tersebut menyatakan, mereka akan kembali berorasi pada Senin (18/3/2024) mendatang, jika mereka tidak segera mendapat jawaban atas tuntutan mereka.