Takut Kalah di Pilkada Halsel, Oknum Timses Bassam Kasuba Intimidasi Sejumlah ASN Lingkup Pemda

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengaku dirinya dan rekan sejawatnya diintimidasi tim sukses untuk memenangkan Calon Bupati petahana di Pilkada Halsel 2024.

Pengakuan itu disampaikan langsung saat ketemu di rumahnya. Menurut dia, jika perintah diabaikan, ASN akan dimutasi ke daerah yang jauh dari tempat tinggal dan yang memiliki jabatan akan di copot dari jabatannya.

Diketahui ASN yang bertugas sebagai pegawai lingkup Pemda Halsel yang namanya tidak mau di publish dalam keterangannya ada sejumlah timses petahana lakukan penekanan kepada saya dan sejumlah teman saya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Pelayanan Masyarakat, LaNyalla Minta Pemda di Jatim Tingkatkan Layanan Publik

“Dorang (Mereka) bilang ke saya ngoni dengan pegawai tu wajib hukum nya kerja petahana (Bassam Kasuba) kalau tarada dapa pindah di pulau pulau sana, yang ada jabatan akan dapa ganti” Tegas ASN yang namanya enggan di publish

Mengintimidasi pihak lain untuk memilih kandidat tertentu dalam Pemilu atau Pemilukada merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Perilaku memaksakan kehendak tersebut juga melanggar Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak.

“Melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi beleid tersebut

Sementara itu, larangan intimidasi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedikitnya ada tiga pasal yang menyebutkan sanksi bagi pelaku intimidasi dalam Pemilu, yakni Pasal 510, Pasal 515, dan Pasal 523. Berikut bunyi pasalnya.

Pasal 510: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 515: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.