Warga Desak Bawaslu dan KPU Deli Serdang Evaluasi Oknum PPK dan Panwascam

DETIKINDONESIA.CO.ID, DELISERDANG – Sejumlah warga Kecamatan Tanjung Morawa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (14/5/2024)

Mereka menuntut revisi susunan Formatur Komisioner Panwaslu di Kecamatan Tanjung Morawa.

Diketahui, aksi ini dipicu pengumuman peserta existing yang memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diantara nama yang diumumkan, Sdr. Ilhamsyah Harahap dan Sdr. Curt Jurgen Sianturi, yang keduanya merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa pada Pemilu Tahun 2024.

Menurut Rio koordinator aksi, integritas, profesionalitas, dan kejujuran kedua komisioner itu diragukan. “Kejadian pergeseran suara oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota menjadi bukti nyata,” ujarnya.

Mereka pun mempertanyakan di mana Panwaslu Kecamatan saat itu dan apa yang dilakukan Panwaslu Kecamatan pada saat itu.
Selain itu, sejumlah massa aksi juga pertanyakan sanksi atau tindakan apa yang telah diberikan oleh Bawaslu Deli Serdang kepada Panwaslu Tanjung Morawa yang dinilai lalai melaksanakan tugas pengawasan saat rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Morawa.

Para aksi unjuk rasa menduga bahwa Panwaslu Tanjung Morawa mengetahui adanya pergeseran suara tersebut.

R. Anggi, orator aksi unjuk rasa, menyampaikan kekhawatirannya terhadap barometer atau standarisasi yang digunakan untuk menentukan kelulusan calon Panwascam Pemilu Tahun 2024. “Apa prestasi yang telah diraih oleh Sdr. Ilhamsyah Harahap dan Sdr. Curt Jurgen Sianturi sebagai Panwaslu Kecamatan? Pelanggaran mana yang telah berhasil mereka tangani dengan baik dan benar?” tanyanya.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti Sdr. Dicki Arpilo Siregar, Hariadi, Wesli Febri Sihombing, Paiman, dan Rahmad Hidayat Harahap yang mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Sdr. Paiman, yang sebelumnya adalah anggota PPK Tanjung Morawa pada Pemilu Tahun 2024, dianggap tidak layak menjadi penyelenggara Pemilu karena kesalahan penginputan hasil rekapitulasi. Mereka menduga pergeseran suara yang terjadi adalah unsur kesengajaan, bukan kekhilafan, mengingat jumlah suara yang bergeser tidaklah sedikit.

Pemberitaan dari berbagai media menunjukkan adanya penolakan dari masyarakat terhadap Sdr. Ilhamsyah Harahap dan Sdr. Curt Jurgen Sianturi sebagai Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa. “Ini menunjukkan bahwa nama-nama tersebut sangat diragukan integritas, profesionalitas, serta kejujurannya sebagai Panwascam,” ungkap Anggi lagi.

Orator selanjutnya, Putra Sihaloho, juga menyampaikan bahwa seleksi penjaringan PPK dan Panwascam di Kecamatan Tanjung Morawa telah terciderai dengan meloloskan dua oknum dan lima PPK yang terindikasi kuat bersekongkol dalam perekrutan tersebut. “Kami meminta dengan tegas agar Ketua Bawaslu Deliserdang, R. Gunting, segera mengambil tindakan tegas untuk meninjau kembali dan, bila perlu, membatalkan orang-orang yang masuk kategori tidak layak dan banyak temuan kesalahan serta kekurangan kinerja sebelumnya,” tegas Putra.

Menanggapi aksi tersebut, Abdulhali Munthe, perwakilan Bawaslu Deli Serdang bagian SDM, menyampaikan bahwa Ketua Bawaslu, Febriyandi Ginting, sedang berada di Jakarta. “Kami apresiasi aksi masyarakat hari ini dan akan kami masukkan dalam rapat pleno nantinya. Saran dan masukan ini tentu membantu kami mengetahui kinerja anggota kami di Panwascam, khususnya Tanjung Morawa. Kami mengharapkan aksi ini dilengkapi dengan surat tertulis, sehingga kami lebih mudah mempertimbangkan aduan dan masukan masyarakat. Terima kasih atas masukan yang disampaikan dalam orasi ini, setelah pleno kami akan memberikan jawaban atas aduan masyarakat,” ujar Abdulhali Munthe.

Setelah mendengarkan jawaban dari pihak Bawaslu, massa aksi beralih menuju KPU Deli Serdang untuk mempertanyakan perkembangan surat aduan masyarakat terkait kritik dan masukan warga. Namun, aksi di KPU Deli Serdang tidak mendapatkan respon dari pihak KPU, yang membuat massa orasi merasa kecewa. Massa pun berjanji akan kembali dengan jumlah yang lebih besar untuk mempertanyakan surat aduan mereka.