Dinas Kelautan Tidore Kepulauan Bersama Bappenas dan ICCF Gelar FGD Pengembangan Kawasan Laut Pesisir

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Dalam pengembangan kawasan laut pesisir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCF) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam mendorong upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) melalui program laut sejahtera (LAUTRA).

FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Tidore Kepulauan yang diwakili Plh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Drs. H. Yakub Husain, di ruang rapat Walikota Tidore, Jumat (5/7/2024).

Mengawali sambutan Walikota, Yakub Husain mengatakan Produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Perikanan juga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

Baca Juga :  Tingkatkan Literasi Sejak Dini, DPK Kepsul Gelar Lomba Bertutur

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Atas nama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kami mengapresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kota Tidore Kepulauan, karena Kita semua juga telah ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Yakub juga menambahkan, Kegiatan yang dilakukan ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia yang efektif dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan melalui Proyek Lautan Indonesia untuk Kemakmuran yang disingkat dengan istilah LAUTRA. Proyek ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru, melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya karbon, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir melalui pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, maka proyek ini diharapkan berkontribusi terhadap target keanekaragaman hayati dan perubahan iklim nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam target nasional.

“Melalui FGD Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kota Tidore Kepulauan ini menjadi langkah awal bagi upaya pengelolaan pesisir, yang diharapkan memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan serta diharapkan dilakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terutama pada sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.”harap Yakub.

“Saya juga mengharapkan sumbangsih kontribusi pemikiran yang cerdas dan cemerlang dari para peserta Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra), memberi solusi dan juga kontribusi untuk pengembangan UMKM masyarakat pesisir di Pulau Mare yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Tidore Kepulauan.” Sambung Yakub

Sementara, Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku Utara yang diwakili Kepala UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara Mochtar M. Taher mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui DKP saat ini dalam pengelolaan kawasan konservasi akan menjadikan Pulau Mare Kota Tidore Kepulauan sebagai kawasan percontohan bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan lainnya di Provinsi Maluku Utara, sehingga berbagai program akan diarahkan ke kawasan konservasi perairan Pulau Mare.

“Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ICCTF Kementerian PPN/Bappenas melalui program LAUTRA yang sudah memasukan pulau mare sebagai salah satu kawasan konservasi penerima program ini, semoga dengan FGD ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Maluku Utara khususnya pada kawasan konservasi perairan pulau mare.” Tandas Mochtar.

FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas bersama rombongan, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Terkait, dan para lembaga masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan swasta dibidang perikanan dan kelautan Kota Tidore Kepulauan.