Fraksi PSI Jakarta Apresiasi Kinerja Pemprov DKI dan Menyoroti Pengelolaan APBD 2023

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat paripurna yang diadakan hari ini, Senin (29/7), Cornelis Hotman, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, menyampaikan apresiasi sekaligus beberapa catatan penting mengenai pengelolaan anggaran yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan.

Fraksi PSI mengapresiasi kinerja Pemprov DKI yang telah mampu memenuhi target penerimaan daerah dengan realisasi mencapai 100,57%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada TA 2022, terdapat kenaikan pada realisasi pendapatan dari Rp 67,29 triliun menjadi Rp 71,06 triliun. PSI juga mengapresiasi kenaikan retribusi dari pendapatan BLUD yang naik dari Rp 3,25 triliun menjadi Rp 3,47 triliun serta naiknya penerimaan dividen dari BUMD hingga 36% dibandingkan periode 2022 atau naik dari Rp 390 miliar di 2022 menjadi Rp 531 miliar. Kenaikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ini, termasuk dari naiknya realisasi Pendapatan Pajak Daerah, retribusi dari BLUD, serta dividen BUMD, dinilai sebagai pencapaian.

Baca Juga :  Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemprov DKI Jakarta telah memanfaatkan momentum bangkitnya perekonomian pasca Covid-19 dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta BLUD dan BUMD yang semakin produktif sehingga mampu berkontribusi pada pendapatan DKI Jakarta,” ujar Cornelis Hotman.

Selain itu, Fraksi PSI juga mengapresiasi penyerapan Belanja Daerah dengan realisasi mencapai 92,55%, terutama pada belanja operasi yang realisasinya mencapai 95,32%. Ini merupakan sebuah capaian realisasi belanja yang semakin optimal dan terencana, apalagi jika dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya yaitu TA 2022 yang hanya mencapai 84,27%.

“Penyerapan belanja yang lebih optimal menunjukkan perencanaan yang lebih baik dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program-program pemerintah,” tambah Cornelis.

Namun, Fraksi PSI juga mencatat bahwa penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari temuan BPK yang menyebutkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp 720,99 miliar untuk rehabilitasi total 27 gedung sekolah yang tidak dilaksanakan tepat waktu. Ini menimbulkan dampak negatif pada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Cornelis Hotman menegaskan bahwa Pemprov DKI harus serius dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Jakarta masih menduduki peringkat kelima sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Berdasarkan data IQAir tahun 2023, indeks kualitas udara Jakarta selalu berada dalam kategori tidak sehat. Namun, Fraksi PSI menyoroti bahwa dalam APBD 2023, tidak ada alokasi dana khusus dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani polusi udara.

“Penanganan polusi udara harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang sangat merugikan kesehatan masyarakat,” jelas Cornelis.

Fraksi PSI juga menemukan inefisiensi dalam anggaran pelayanan kesehatan balita di Puskesmas. Dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14,7 miliar untuk pelayanan kesehatan balita, rata-rata realisasi anggaran hanya kurang dari 70%. Padahal, masih ada 39.793 balita di Jakarta yang mengalami permasalahan gizi. Cornelis Hotman menekankan bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta harus lebih serius dalam memperbaiki kualitas gizi anak dan mengatasi stunting.

Fraksi PSI berharap catatan-catatan tersebut dapat diperhatikan dan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tutup Cornelis Hotman.