Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Melapor Ke DPD RI, Ketua Komite I DPD RI: Tolak Pencabutan SKB 3 Kementerian

Jumat, 24 Desember 2021 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menerima Pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM), di Nusantara III, Lt. 8, Komplek Parlemen DPR RI/MPR RI, Kamis, (23/12/2021). Pertemuan membahas terkait rencana pencabutan Keputusan Bersama yang merugikan Koperasi TKBM.

Sebagaimana diketahui, TKBM berada dibawah 3 Kementerian (Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM).

Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Muhammad Nasir mengatakan adanya rencana penerbitan Peraturan Presiden tentang Pengalihankelolaan TKBM di Pelabuhan ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM), “Diperlukan suatu analisis masalah. Mengikuti perkembangan kebijakan pengelolaan bongkar muat di pelabuhan terkait rencana pencabutan Keputusan Bersama sangat merugikan 70.000 anggota koperasi,” jelasnya.

Fachrul Razi membantah jika Koperasi TKBM melakukan Monopoli. “Tidak tepat aktivitas koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan disebut melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat. Koperasi TKBM Melayani anggotanya dengan memberikan pekerjaan bongkar muat kepada anggotanya Koperasi di kecualikan dalam ketentuan UU.No.5 tahun 1989 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

KNPI Goes To Campus: Mempersiapkan SDM Unggul Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua
Sabet Penghargaan Nasional, Capt Ali Ibrahim, Satu – Satunya Walikota Terbaik di Maluku Utara

Berita Terkait

Selasa, 24 Desember 2024 - 21:24 WIB

Kota Tidore Kepulauan Panen Prestasi di Penghujung Tahun 2024

Selasa, 24 Desember 2024 - 21:15 WIB

Pemkab Kaimana Usulkan APBD 2025 sebesar Rp 1,2 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 - 21:09 WIB

Bupati Freddy Thie Minta Semua Pihak Dukung Pembangunan Kaimana

Selasa, 24 Desember 2024 - 19:01 WIB

Muhammad Afif Sangaji Ucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 2025

Selasa, 24 Desember 2024 - 12:53 WIB

KPU Tetapkan Gubernur dan Bupati Terpilih, Mengisukan Pilkada Ulang 2025 di Papua

Senin, 23 Desember 2024 - 18:10 WIB

Peringatan Hari Ibu 2024, Ini Pesan Wakil Walikota Tidore Muhammad Sinen

Senin, 23 Desember 2024 - 17:58 WIB

Pemkot Tidore Gelar Pasar Murah Jelang Nataru

Senin, 23 Desember 2024 - 17:41 WIB

DPRK Kaimana Gelar Rapat Paripurna Bahas Ranperda APBD 2025

Berita Terbaru

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy bersama sejumlah kader lainnya memberikan keterangan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Nasional

Hasto Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Langkah Hukum

Kamis, 26 Des 2024 - 18:56 WIB

Teraju

Mengapa Yesus Lahir di Dunia

Rabu, 25 Des 2024 - 17:37 WIB