Paul Finsen Mayor: Transmigrasi Bukanlah Solusi yang Diinginkan Masyarakat Papua

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai yang membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sekaligus Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor, menegaskan bahwa prioritas utama masyarakat Papua saat ini adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menekankan bahwa program transmigrasi bukanlah solusi yang diinginkan masyarakat Papua, melainkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Paul Finsen Mayor menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Papua masih jauh dari memadai. Banyak warga, terutama di wilayah-wilayah terpencil, masih menghadapi masalah serius seperti minimnya fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, dan akses yang sulit terhadap obat-obatan. Hal ini, menurut Paul Finsen Mayor, menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Selain itu, pendidikan di Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Rendahnya angka partisipasi sekolah, kurangnya infrastruktur pendidikan, dan kekurangan tenaga pengajar menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurut Paul Finsen Mayor, pendidikan yang berkualitas merupakan hak dasar yang harus dijamin dan diprioritaskan bagi setiap orang asli Papua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Orang Papua butuh kesehatan dan pendidikan, bukan transmigrasi,” ujar Paul Finsen Mayor. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan HAM bagi masyarakat asli Papua, mengingat seringnya terjadi pelanggaran hak-hak dasar di wilayah tersebut.

Paul Finsen Mayor meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo, untuk menghentikan segala kebijakan yang justru berpotensi memperburuk situasi sosial di Papua, seperti program transmigrasi. Ia menegaskan bahwa transmigrasi hanya akan meningkatkan ketegangan sosial dan meminggirkan masyarakat asli Papua.

“Prioritas pemerintah seharusnya fokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat Papua, bukan memperkenalkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kami,” pungkasnya