Pakar Hukum Kritik Pengaruh Ormas dalam Persidangan Kasus Kepala Desa di Kalimantan Barat

Sabtu, 2 November 2024 - 00:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ist : Masta'ah

Foto Ist : Masta'ah

Jakarta-Kasus dugaan tindak pidana asusila di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang melibatkan seorang kepala desa berinisial BS, menjadi sorotan setelah pihak keluarga melaporkan BS atas dugaan pelecehan terhadap keponakannya.

Menurut keterangan keluarga korban, BS memberikan hadiah berupa telepon genggam, yang diduga dianggap sebagai bentuk pelecehan. Namun, pemberian tersebut sebenarnya dilakukan atas permintaan ibu korban kepada pamannya, BS.

Dr. Fetrus, SH., MH., CTA., C. Med., pakar hukum dari Wawasan Hukum Nusantara (WHN) dan Perisai Kalimantan Bersatu (PERKASA), menjelaskan bahwa berdasarkan fakta yang ada, tindakan BS tidak memenuhi unsur tindak pidana asusila.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam proses persidangan, bukti-bukti menunjukkan bahwa tidak ada niat buruk dari BS saat memberikan hadiah atau saat merangkul keponakannya. Unsur Mens Rea atau niat jahat, yang diperlukan dalam kasus pidana, tidak terpenuhi,” ujar Dr. Fetrus.

Baca Juga :  Mangkir dari Panggilan Kasus Dugaan Korupsi 40 Milyar di KPUD Fakfak, Kasi Pidsus: Ada Potensi Kerugian Negara

Pendekatan Hukum dalam Kasus BS

Dalam kajian hukum pidana, terdapat beberapa unsur penting yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana:

1. Unsur Perbuatan Pidana: Actus Reus dan Mens Rea

Dalam hukum pidana, tindakan fisik yang melanggar hukum (Actus Reus) harus dibarengi dengan niat jahat atau maksud tertentu (Mens Rea).

Pengadilan mendapati bahwa tindakan BS saat merangkul dan mencium kepala keponakannya dilakukan tanpa maksud seksual atau niat jahat, sehingga unsur Mens Rea tidak terpenuhi. Ini menjadi alasan utama mengapa BS dianggap tidak melakukan pelanggaran asusila.

2. Pasal 184 KUHAP – Alat Bukti yang Sah

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan pengakuan terdakwa.

Baca Juga :  Bupati AFU Merasa Kehilangan Putra Terbaik Raja Ampat Tertembak Oleh KKB

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan ahli, termasuk ahli hukum pidana Aturkian Laila, tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung dugaan tindak asusila terhadap BS.

3. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor :
Sumber :

Berita Terkait

Ike Farida hadirkan Suami dan Adik Jadi Saksi, JPU Ragukan Kebenarannya
Bawa Kabur Uang Perusahaan Ratusan Juta, Heri Safrijal Hilang Berbulan-bulan
Mucikari Muda di Pangkalpinang Jual ABG Rp 1,5 Juta Sekali Kencan, Ditangkap Polda Babel
KPU Fakfak Sosialisasikan PKPU 2/2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada
Kinerjanya Aneh-Aneh dan Asalan, Bawaslu Fakfak Dilaporkan Ke Bawaslu Pusat
Kirim Surat Tantangan Tinju ke Hotman, Benny Wulur Giat Latihan
Kunjungi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, Komite I Akan Perjuangkan Aspirasi Bapas
Demi Bela Klien, Benny Wulur Tantangan Tinju Hotman Paris di Ring Arena

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 15:13 WIB

Kampanye Akbar Paslon Berkat, Freddy Thie Paparkan 3 Program Unggulan Untuk Kaimana 5 Tahun Kedepan

Kamis, 21 November 2024 - 12:52 WIB

Sekertaris Dinas Kesehatan Halsel, Diduga Terlibat Politik Praktis

Rabu, 20 November 2024 - 20:48 WIB

Debat Kedua Husain-Asrul Berkomitmen  Tol Laut Harus di Nikmati 10 Kabupaten/Kota 

Rabu, 20 November 2024 - 13:43 WIB

Debat Kedua Dampak Pertambangan, MK-BISA Skak Sherly soal Jabatan Komisaris Tambang

Selasa, 19 November 2024 - 21:53 WIB

Pemkot Tidore Gelar Rakor Percepatan Puskesmas Menjadi BLUD

Selasa, 19 November 2024 - 21:49 WIB

Cuti Kampanye Berakhir 23 November Safitri Malik Soulisa Akan Pantau Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2024

Selasa, 19 November 2024 - 17:16 WIB

Ranperda APBD 2025 Tidore Kepulauan Resmi Disampaikan Pada Rapat Paripurna

Selasa, 19 November 2024 - 16:55 WIB

Pemerintahan Prabowo Diharapkan Turunkan Angka Kemiskinan & Kebodohan Rakyat

Berita Terbaru

Nasional

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:08 WIB

Tak Berkategori

Bawaslu Jakarta Pusat Petakan 25 Indikator TPS Rawan untuk Pemilu 2024

Kamis, 21 Nov 2024 - 08:18 WIB