Benahi Penanganan Korupsi dari Hulu ke Hilir

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Dari hulu ke hilir masalah korupsi harus dapat dituntaskan oleh Kabinat Merah Putih, Prabowo- Gibran,” ujar Risman Pasaribu kepada awak media di tengah tengah acara seminar Nasional di UIN Ciputat baru baru ini.

Risman Pasaribu yang juga Anggota Dewan pakar KAHMI Nasional, menegaskan korupsi tidak bisa dicegat tanpa ada edukasi yang baik dan dari kesadaran individu masing masing. Dalam hati individu harus dibersihkan dari niat korupsi, kalau tidak tindakan korupsi akan terus terjadi.

Ada tiga upaya yang harus dilaksanakan dalam membasmi korupsi 1.Melakukan pendidikan yang baik tentang materi korupsi. 2.Membuat regulasi yang sesuai dengan kebutuhan penanganan korupsi 3.Penyesuaian gaji aparatur negara.

Baca Juga :  Raih Predikat Tinggi MCP 2023, Ternyata Inilah Bupati Kaimana Freddy Thie Lakukan Selama Ini

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu sanksi pelanggaran itu juga harus betul betul diiterapkan oleh presiden, mulai sanksi pemecatan dengan tidak hormat sampai hukuman mati.

Setelah dilaksanakan edukasi, sosialisasi regulasi, baru dilakukan penegakan hukum.
Dan biasanya hukumanya disesuaikan dengan besar kecilnya kerugian negara
Selanjutnya Risman Pasaribu mengatakan, sejak kabinet orde baru sampai kabinet terakhir kemarin korupsi betul betul meraja lela.

Rakyat menderita karena korupsi, wajar kalau Pemerintahan Prabowo Gibran memprioritaskan program penanganan korupsi.

Tapi program ini harus segera menerapkan regulasi tentang korupsi yang betul betul sesuai semangat presiden Prabowo Gibran.

“Jangan sampai hanya akal akalan supaya rakyat senang tapi nyatanya nanti menderita terus,” ungkap Dr.Risman Pasaribu.

Dan dikatakan juga pengawasan tentang keuangan negara tidak efektif sama sekali mulai orde baru sampai sekarang. Dan semua aturan aturan tentang pengawasan uang negara segera dievaluasi kalau tidak pengawasan yang ada semua mandul.
Coba lihat kata Risman Pasaribu, mulai pengawas inspektorat di kementrian tidak berfungsi, dan bagai mana BPK juga tidak jalan.

Begitu juga di polri,dan pengawan BPKP terahir KPK tetap tidak jalan pengawasan tentang keuangan negara.

Mudah mudahan dengan kabinet merah putih ini betul betul bisa membersihkan korupsi sesuai semangat presiden Prabowo Gibran.