Penulis: Yathius Fredlly Wenda S.Ak
Konflik di Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang memuncak pada insiden pembakaran rumah dan pembunuhan pada 12 Desember 2024, kembali mengingatkan kita akan pentingnya peran pemerintah sebagai penjaga stabilitas dan keadilan. Konflik ini bukan hanya menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat setempat, tetapi juga menyoroti ketidakhadiran negara di saat-saat paling krusial. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus tampil sebagai aktor utama dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
*Pentingnya Peran Pemerintah sebagai Solusi*
Konflik di Lani Jaya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal yang rumit, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada). Tiga pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam pemilihan bupati tampaknya gagal menjaga suasana kondusif di wilayah tersebut. Ketegangan yang seharusnya dikelola dengan baik justru dibiarkan meluas, membuka ruang bagi provokasi yang akhirnya memicu kekerasan.
Dalam situasi ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil langkah-langkah nyata. Tidak cukup hanya dengan mengutuk tindakan kekerasan; pemerintah harus memastikan bahwa pelaku provokasi dan kejahatan, termasuk pembakaran rumah dan pembunuhan, segera diidentifikasi dan diadili. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan pesan jelas bahwa konflik kekerasan tidak akan ditoleransi dalam negara hukum seperti Indonesia.
Namun, lebih dari itu, pemerintah harus hadir sebagai mediator dan fasilitator perdamaian. Konflik seperti ini sering kali berakar pada ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya. Oleh karena itu, dialog antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, tokoh adat, serta ketiga paslon bupati, harus segera diinisiasi. Pemerintah tidak hanya bertugas menghentikan konflik, tetapi juga memastikan bahwa akar permasalahan diselesaikan sehingga insiden serupa tidak terulang di masa depan.
*Akuntabilitas Para Provokator*
Salah satu elemen yang sangat penting dalam penyelesaian konflik di Lani Jaya adalah akuntabilitas. Oknum-oknum yang secara sengaja memprovokasi masyarakat hingga terjadi konflik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Provokasi dalam konteks ini adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Pembakaran rumah dan pembunuhan adalah tindak kriminal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku tindakan ini, baik yang berada di lapangan maupun yang menjadi dalang di balik layar, harus diusut tuntas. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka yang bersalah tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memahami dampak destruktif dari tindakan mereka.
Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi elemen kunci. Masyarakat, terutama korban, harus merasa bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum.
*Peran Tiga Paslon Bupati*
Sebagai aktor politik lokal yang memiliki pengaruh besar, ketiga pasangan calon bupati di Lani Jaya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk meredam ketegangan. Persaingan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memperkeruh situasi atau memecah belah masyarakat. Sebaliknya, mereka harus mengambil peran aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung langkah-langkah rekonsiliasi.
Ketiga paslon ini harus menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian dengan secara bersama-sama mengutuk kekerasan yang terjadi dan berkomitmen untuk bekerja sama demi kepentingan masyarakat Lani Jaya. Mereka juga harus bersedia berpartisipasi dalam dialog yang difasilitasi pemerintah, serta mendukung program-program rekonstruksi dan rehabilitasi yang dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat.
*Kompensasi dan Ganti Rugi sebagai Solusi Awal Dalam situasi*
pasca-konflik, salah satu langkah awal yang harus diambil pemerintah adalah memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada para korban. Pembakaran rumah, selain merugikan secara materi, juga memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Pemerintah harus memastikan bahwa para korban mendapatkan bantuan yang memadai untuk memulai kembali kehidupan mereka.
Kompensasi dan ganti rugi bukan hanya soal memberikan uang atau bantuan materi; ini adalah bentuk pengakuan terhadap penderitaan yang dialami korban dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan di masyarakat dan menciptakan rasa keadilan yang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.
Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan
Konflik di Lani Jaya harus menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya membangun perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penyelesaian jangka pendek, seperti menghentikan kekerasan atau memberikan kompensasi. Upaya jangka panjang yang melibatkan pendidikan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas.
Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat Lani Jaya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Ketidakadilan sosial dan ekonomi sering kali menjadi akar konflik, dan mengatasi hal ini adalah langkah penting untuk mencegah konflik di masa depan.
Selain itu, penguatan peran tokoh adat dan agama dalam menjaga perdamaian juga sangat penting. Mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan dapat menjadi mitra pemerintah dalam upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian
*Penutup*
Konflik di Kabupaten Lani Jaya adalah pengingat bahwa perdamaian tidak dapat dianggap remeh. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab penuh untuk menjadi solusi atas permasalahan ini, mulai dari penegakan hukum terhadap provokator hingga pemberian kompensasi kepada korban dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.
*Peran ketiga paslon bupati juga tidak kalah penting.*
Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang peduli terhadap masyarakat, bukan hanya mengejar kekuasaan.
Dengan komitmen semua pihak, konflik seperti ini tidak hanya dapat diselesaikan tetapi juga dicegah di masa depan. Masyarakat Lani Jaya berhak atas kehidupan yang damai dan sejahtera, dan tugas kita bersama adalah memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi.
Di Tepogi Yiginua lani jaya’;
Tanggal 24 Desember 2024
| Penulis | : Yathius Fredlly Wenda |
| Editor | : MUFIK |
| Sumber | : |
