Garuda Asta Cita Nusantara Sambut Baik Wacana Pilkada Melalui DPRD

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Bahwa kami dari Komunitas “Garuda Asta Cita Nusantara” menyambut baik wacana yang dilontarkan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai pilkada secara langsung dihilangkan dan kembali dipilih melalui mekanisme DPRD.

Sejatinya Pilkada langsung telah membawa angin segar bagi iklim demokrasi di negeri ini karena merefleksikan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan semua warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk memilih figur kepala daerah dan wakilnya, tetapi lambat laun dalam pelaksanaannya telah membawa dampak “kerusakan” yang sangat fatal.

Efek Pilkada langsung:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Konstetan Pilkada langsung mempraktikan politik uang dengan membeli suara calon pemilih.
2. Membentuk dan mengerahkan jaringan tim relawan untuk serangan fajar dengan sejumlah uang bagi wajib pilih.
3. Bagi kontestan Pilkada langsung, belanja suara adalah pengeluaran atau investasi. Untuk meraih jabatan gubernur, nilai belanjanya mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan nilai belanja suara untuk meraih jabatan Bupati mencapai puluhan miliar. Maka, ketika menjadi pemimpin dalam administrasi pemerintahan daerah setempat, di benak sang pemimpin daerah bukan sekadar upaya balik modal. Harus dicari cara dan celah agar selama masa jabatannya diperoleh keuntungan besar. Keuntungan itu kemudian  akan digunakan untuk kepentingan pemenangan sebagai calon petahana dalam Pilkada langsung berikutnya.
4. Fenomena peningkatan korupsi di Indonesia sudah menjadi fakta tak terbantahkan dimana aktor utama korupsi adalah oknum birokrasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah hingga perangkat desa/kelurahan.
5. KPK sepanjang tahun 2004-2024 sudah menangani 618 kasus korupsi di pemerintahan kabupaten/kota, sebanyak 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Pelakunya adalah walikota dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya.
6. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada bulan November 2024 melansir setidaknya 138 orang peserta Pilkada 2024 diduga terlibat kasus korupsi, termasuk kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. 138 figur kandidat bermasalah itu, ada yang pernah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan orang-orang yang namanya pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi.
7. Fakta miris tersebut membuka mata kita semua bahwa Pilkada langsung tidak membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat termasuk kualitas layanan publik pun tak kunjung membaik.

Apakah Pilkada langsung dengan modus koruptif yang dipertontonkan saat ini, minus etika moral dan lemah upaya penegakan hukum masih dianggap cara berdemokrasi pilihan terbaik ? Saatnya untuk jeda atau rehat dari sistem tersebut dengan mencari solusi terbaik untuk melahirkan pemimpin daerah yang jauh dari mesin Money Politik, bermoral dan beritegritas serta menjauhkan masyarakat dari perilaku koruptif yang pada gilirannya dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi di negeri ini menjadi semakain membaik.

Dengan mengembalikan Pilkada langsung melalui mekanisme pemilihan di DPRD mempunyai tujuan untuk :

1. Menghindari biaya mahal pilkada
2. Menghilangkan budaya koruptif di tengah masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan adanya “serangan fajar”.
3. Mencegah Administrasi Pemerintahan Koruptif
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien dan efektif, demokratis serta profesional.
5. Memudahkan pengawasan tindakan korupsi dari oknum partai/anggota Dewan dan kandidat Calon Kepala daerah karena akan diawasi gerak geriknya di DPRD oleh Tim Tipikor Mabes Polri,Tipikor Kejaksaan, dan KPK.
6. Bahwa dengan menghapus pilkada langsung BUKAN merupakan langkah mundur demokrasi karena kualitas pemimpin yang terpilih lebih bermoral, jauh dari budaya koruptif.
7. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dimulai dengan meniadakan pemilihan langsung ditingkat Gubernur/wakil Gubernur, tetapi untuk pemilihan kepala daerah tingkat walikota/bupati ditempuh dengan memperhatikan karakter suatu daerah seperti tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dll variabel dapat dihapus pilkada langsungnya.

Rencana aksi atau langkah konkrit dari Garuda Asta Cita Nusantara adalah :

1. Mendorong percepatan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD dengan mengadakan dialog dengan pemangku kepentingan.
2. Mengadakan FGD dengan nara sumber berbagai kalangan terkait, seperti : Menteri Hukum dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Akademisi dari kampus Prof Mahfud MD. Dari partai seperti Bambang Soesatyo, dll. Dan dari masyarakat sipil seperti Enny Anggraini, Bvitri Susanti, dll yang direncakan diadakan akhir Januari 2025. Pelaksana Garuda Asta Cita Nusantara.
3. Hasil dari dialog FGD akan dijadikan laporan dan bahan masukan ke Bapak Presiden RI dan Menteri terkait.
4. Mendorong percepatan perubahan regulasi dengan memperbaiki UU Pemilu dan UU Parpol masuk Prioritas Prolegnas.
5. Bahan rujukan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit memperbaiki mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebagaimana wacana dari Bapak Presiden Prabowo.
6. Secara rutin dan berkala membantu KEMENTERIAN terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat.