AFU-Petrus Minta MK Perintahkan PSU Pilkada PBD di 553 TPS

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Nomor Urut 1 Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Papua Barat Daya 2024 di 553 tempat pemungutan suara (TPS).

Rincian 553 TPS tersebut, antara lain, 154 TPS dari 117 kampung pada 24 distrik di Kabupaten Raja Ampat, 330 TPS dari 40 kelurahan pada 10 distrik di Kota Sorong, dan 69 TPS dari 14 kelurahan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

“Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Papua Barat Daya) untuk menyelenggarakan PSU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di TPS-TPS tersebut,” ucap salah satu kuasa hukum Abdul-Petrus, Kariadi, membacakan petitum dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa pilkada di Gedung I MK, Jakarta, Kamis.

Baca Juga :  Layangkan Uji Formil ke MK, Denny Indrayana: Perppu Ciptaker Melanggar Konstitusi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Abdul-Petrus merupakan pasangan calon yang memperoleh 79.635 suara pada Pilkada Papua Barat Daya 2024. Perolehan suara Abdul-Petrus berada di peringkat kedua, sementara perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon nomor urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau dengan 144.598 suara.

Namun, menurut Abdul-Petrus hasil perolehan suara tersebut dicemari oleh masuknya suara-suara dari pemilih yang tidak berhak memilih karena belum memiliki KTP elektronik, tetapi tetap difasilitasi untuk mencoblos. Kejadian itu diduga terjadi di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Abdul-Petrus juga menyebut hasil perolehan suara Pilkada Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Sebab, daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih, pemilih menandatangani lebih dari satu nama, serta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga menandatangani daftar hadir pemilih.

Halaman : 1 2 Selanjutnya