Bahlil Ungkap Harga LPG 3 Kg Seharusnya Rp 16.500, Kenapa Lebih Mahal?

Kamis, 20 Februari 2025 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Detik Indonesia/CNBC)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Detik Indonesia/CNBC)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilo gram (kg) seharusnya jauh lebih murah dari harga yang berlaku di pasaran saat ini.
Harga LPG 3 kg yang dibeli masyarakat saat ini sudah mencapai Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung. Padahal, Bahlil menyebutkan harga LPG 3 kg yang disubsidi negara itu seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang berhak paling mahal Rp 16.500 per tabung.

“Idealnya harga (LPG 3 kg) ini sampai di rakyat tidak boleh lebih dari Rp 16.000 (per tabung). Saya kemarin sudah cek, Pertamina menjual itu ke agen itu Rp 12.750 dari SPBE. Ke agen itu nambahnya paling tinggi Rp 1.500, berarti kan kurang lebih sekitar Rp 14.500 sampai Rp 16.000. Dari agen ke pangkalan itu juga Rp 1.500 berarti Rp 16.000 sampai Rp 16.500 itulah yang harus diterima oleh rakyat,” paparnya dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta, dikutip Kamis (20/2/2025).

Baca Juga :  Uji Mahasiswa Doktor Universitas Terbuka, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Penerapan Smart City di Indonesia

Bahlil mengatakan, dirinya sudah menemukan banyak ‘mark up’ harga LPG di lapangan. Termasuk, dari rantai distribusi pusat hingga pengecer, sehingga harga LPG 3 kg yang dibeli oleh masyarakat menjadi lebih mahal dari harga yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tapi apa yang terjadi rakyat kita beli dengan harga, mohon maaf, Rp 25.000, Rp 23.000, ada yang Rp 30.000 (per tabung). Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih,” katanya.

Harga jual LPG 3 kg yang tinggi di masyarakat membuat Bahlil terkejut. Oleh karena itu, ia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Baca Juga :  Pidato Pertama Bahlil Sebagai Ketum: Jangan Main-main Sama "Raja Jawa" Nanti Celaka

“Ya saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah tidak rela ini terjadi,” imbuhnya.

Belum lagi, dia membeberkan bahwa sejatinya negara telah menggelontorkan alokasi subsidi untuk LPG 3 kg bahkan hingga Rp 87 triliun per tahun.

Potensi Subsidi Tidak Tepat Sasaran Capai Puluhan Triliun

Sayangnya, lanjut Bahlil, ternyata subsidi jumbo yang diberikan oleh pemerintah dan seharusnya diterima oleh masyarakat miskin tersebut tidak tepat sasaran.

Pertama, berdasarkan temuannya di lapangan, dia menemukan LPG 3 kg tidak mencapai berat aslinya. Dia menyebutkan berat LPG subsidi yang didapatkan oleh masyarakat paling banyak hanya 2,7 kg per tabung, dari yang seharusnya 3 kg.

Berdasarkan perhitungannya, Bahlil mengatakan ada potensi subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebesar Rp 8,7 triliun per tahun yang tidak tersampaikan.

Baca Juga :  LaNyalla Uji Peserta Simposium dengan Lima Pertanyaan Kondisi Pancasila

“Kalau 2,7 (kg) itu berarti 10% dari 3 kg. 10% dikali Rp 87 triliun, (sebanyak) Rp 8,7 triliun (per tahun),” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : CNBC INDONESIA

Berita Terkait

Harita Nickel Tegaskan Komitmen Lingkungan di Tengah Meningkatnya Permintaan Nikel Dunia
Menteri UMKM Maman Abdurrahman Dorong Pemprov Kalbar Tunjukkan Kinerja Lebih Baik dari Pemerintahan Sebelumnya
Rosan: Danantara Dapatkan Rp67 Triliun dari Qatar untuk Hilirisasi dan Sektor Energi
Ketua Ombudsman RI Tekankan Pentingnya Kebersamaan di Tengah Dinamika Birokrasi
Sekjen Demokrat Herman Khaeron: Partai Demokrat Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Wamen Viva Yoga Ajak Kawasan Transmigrasi Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Menjelang RUP IKA Trisakti, Alumni Dorong Tiga Pilar ‘Trisakti Utama’
Detik Indonesia Jalin Sinergi dengan Kementerian Transmigrasi RI untuk Perkuat Informasi Publik

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 14:54 WIB

Bupati Fakfak Samaun Dahlan Wajibkan Absensi Digital di Seluruh OPD: Tingkat Kehadiran Pagi Masih Rendah

Jumat, 18 April 2025 - 11:18 WIB

Bupati Raja Ampat Orideko Tekankan Pembangunan Inklusif dalam Musrenbang RKPD 2026

Jumat, 18 April 2025 - 09:25 WIB

Sekda Papua Barat Ali Baham Borong Noken Mama-Mama Papua Usai Rapat di Nabire

Kamis, 17 April 2025 - 23:29 WIB

Bupati Fakfak Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Meski Tanpa BPJS

Kamis, 17 April 2025 - 23:15 WIB

Bupati Fakfak Tegaskan TPP ASN Akan Disesuaikan dengan Kinerja

Kamis, 17 April 2025 - 00:59 WIB

Bupati Manokwari Siapkan Perda Untuk Pendidikan Gratis

Rabu, 16 April 2025 - 15:53 WIB

Bupati Raja Ampat Imbau ASN Kurangi Plastik Sekali Pakai

Selasa, 15 April 2025 - 14:25 WIB

Ketua DPRK Raja Ampat Desak Penegak Hukum Periksa Dinas Pendidikan

Berita Terbaru