Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya

DetikIndonesia.com / Jakarta, 20 Februari 2025 – Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan bebas dari diskriminasi. Namun, masih ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat. Lantas, apa dasar hukum yang melindungi masyarakat, dan bagaimana cara melaporkannya?

Dasar Hukum yang Melindungi Warga dari Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk oleh pejabat negara.

Baca Juga :  Bupati TTU Falentinus Kebo Tegaskan Disiplin ASN Demi Pelayanan Publik Berkualitas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang melarang penyelenggara pelayanan publik melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Jika ada pejabat yang melakukan tindakan diskriminatif, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi oleh pejabat publik.

Bagaimana Cara Melaporkan?

Masyarakat yang mengalami atau menyaksikan tindakan diskriminatif oleh pejabat dapat melaporkannya ke beberapa lembaga berikut:

Ombudsman Republik Indonesia – Melayani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, termasuk diskriminasi dalam pelayanan publik. Laporan dapat disampaikan melalui situs resmi www.ombudsman.go.id atau kantor perwakilan daerah.

Komnas HAM – Jika diskriminasi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kementerian PAN-RB – Jika kasus berkaitan dengan layanan publik yang buruk.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) – Jika pejabat yang melakukan diskriminasi adalah ASN dan melanggar kode etik.

Halaman : 1 2 Selanjutnya