Kepala Daerah Terpilih Bukan Milik Partai, Dian Assafri Ingatkan Netralitas

DETIKINDONESIA.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i, menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi bukan lagi milik partai politik pengusung, melainkan pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Dalam diskusi politik di Jakarta, Rabu (21/2/2024), Dian menyerukan agar kepala daerah menjunjung tinggi konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan elite partai atau kepentingan kelompok tertentu.

“Kepala daerah harus sadar, begitu dilantik, mereka bukan lagi milik partai pengusung. Mereka adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Jangan ada kebijakan yang lahir dari pesanan partai atau kelompok tertentu yang justru merugikan rakyat,” tegas Dian Assafri Nasa’i.

Baca Juga :  Kritisi Syarat Pencalonan Capres-Cawapres 2024, LaNyalla: Harus Punya Integritas, Moralitas dan Intelektualitas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Dian tidak berhenti di situ. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam pengambilan kebijakan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan menodai prinsip demokrasi. Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum mengusut siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut, bahkan jika itu melibatkan elite partai besar.

Jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang merugikan masyarakat, aparat hukum harus bergerak cepat. Jangan tebang pilih! Jika perlu, geledah kantor DPP PDIP atau partai lain yang diduga terlibat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tegasnya.

Dian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa loyalitas kepala daerah harus kepada konstitusi dan negara, bukan pada elite partai yang berpotensi mengintervensi kebijakan daerah.

Pemimpin daerah harus setia pada konstitusi. Jangan ada kepala daerah yang tunduk pada instruksi partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika ada yang melanggar, aparat hukum harus bertindak tegas,” ujarnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya