Bungatan berharap Periode ke dua gubernur alharis di harap mampu Mengatasi Defisit Anggaran Provinsi Jambi dengan langkah2 strategis.

DETIKINDONESIA.CO.ID Ketua KNPI provinsi jambi Bungatan yg juga seorang ekonom muda. mengatakan Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan fiskal di Jambi semakin kompleks, seiring dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat serta memburuknya perekonomian yang mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas fiskal menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah daerah Jambi untuk mencapai stabilitas keuangan yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kapasitas fiskal Provinsi Jambi pada tahun 2022 yang lalu masuk dalam kategori “sangat rendah”, kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2023 menjadi kategori “sedang”. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2017 sd 2024 sebesar 62,81%. Ini berarti Pemprov Jambi masih bergantung cukup besar terhadap dana transfer pusat ke daerah.

Untuk derajat kemandirian Keuangan, Provinsi Jambi tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 57,13%. Selama tujuh tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi tergolong rendah, yakni rata-rata sebesar 38,78% terhadap total pendapatan daerah. Penyebab rendahnya kontribusi PAD karena target penerimaan retribusi daerah yang tidak mengalami pertumbuhan.

Baca Juga :  Di Jambi, Relawan Santri Dukung Ganjar Kembali Ke Pesantren

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalan di atas sangat mempengaruhi kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi, dimana pada Tahun Anggaran 2023 tercatat mengalami defisit sebesar 7,27% dari total Pendapatan Daerah. Namun, untuk Tahun Anggaran 2024, terdapat harapan jika Pemprov Jambi berhasil melakukan berbagai upaya efisiensi dan inovasi di bidang keuangan, defisit anggaran dapat ditekan menjadi lebih kecil.

Merujuk pada PMK RI, nomor 83 tahun 2023, Batas Maksimal Defisit Anggaran Provinsi Jambi tahun 2024, dengan menempatkan Provinsi Jambi masuk kategori dengan Kapasitas Fiskal “sedang”, maka batas maksimal defisit Anggaran Provinsi Jambi adalah 4,45% dari perkiraan Pendapatan Daerah anggaran tahun 2024. Defisit yang melebihi batas maksimal harus dikelola dengan hati-hati mengingat ruang terhadap yang tersedia semakin dekat sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Langkah-langkah cepat dan terukur yang sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam menutupi defisit anggaran, lebih diprioritaskan untuk solusi jangka pendek, antara lain: refocusing anggaran, seperti pengurangan kegiatan seremonial, efisiensi perjalanan dinas, serta pengalihan anggaran dari proyek infrastruktur yang tidak memprioritaskan ke program-program yang lebih mendesak bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan stabilitas keuangan daerah dapat lebih terjaga, dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih optimal.

Langkah-Langkah Strategis

Pengelolaan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen penting dalam APBD yang berfungsi untuk mendukung desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama untuk: (1) membiayai tugas dan kewenangan yang telah dialihkan dari pusat ke daerah; (2) Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan untuk mencapai ketertinggalan dalam pembangunan; dan (3) membiayai proyek-proyek yang menjadi prioritas nasional, tetapi juga penting bagi daerah.

Total dana perimbangan Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,42 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 380,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 1,38 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 667,38 miliar.

Hingga bulan Juni 2024, total dana perimbangan yang sudah direalisir mencapai Rp. 1,29 triliun atau 53,3%. Ini meliputi DBH yang telah disalurkan sebesar 89,37%%, DAU sudah dialokasikan 52%, dan DAK sebesar 35,5%. Secara keseluruhan pengelolaan dana perimbangan sudah baik. Hanya alokasi DAK yang masih rendah, ini memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yang intensif agar dapat dialokasikan lebih cepat.

Halaman : 1 2 Selanjutnya