DETIKINDONESIA.CO.ID – MANOKWARI – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pembentukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Daya harus memenuhi syarat minimal memiliki lima Kejaksaan Negeri (Kejari).
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Kejati Papua Barat Daya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, menurut Muhammad Syarifuddin, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembentukan Kejati baru dapat direalisasikan.
“Untuk membentuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat Daya, yang saat ini masih berada di bawah wilayah kerja Kejati Papua Barat, syarat utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan minimal lima Kejaksaan Negeri dalam satu wilayah kerja,” jelasnya, Senin (24/2/2025)
Saat ini, Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati Papua Barat terdiri dari Kejari Manokwari, Kejari Kota Sorong, Kejari Fakfak, Kejari Teluk Bintuni, dan Kejari Kaimana.
Syarifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Sorong Selatan, yang nantinya juga akan mendukung persiapan pembentukan Kejati Papua Barat Daya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : KLIKPAPUA |
Halaman : 1 2 Selanjutnya