DPR dan Kewenangan Evaluasi Pejabat Negara

DETIKINDONESIA.CO.ID –

DPR DAN KEWENANGAN EVALUASI PEJABAT NEGARA

Hingar bingar tentang penambahan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperluas kewenangannya melalui perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), yakni dengan dapat mengevaluasi pejabat yang mereka pilih atau ajukan, melalui peraturan tata tertib menuai kritik dari berbagai kalangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan tersebut sangat mengejutkan publik, hal itu dikarenakan pengawasan DPR diperluas dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu sampai dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Bahkan tidak hanya itu, sifat evaluasi DPR tersebut bersifat mengikat dan disampaikan oleh Komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Artinya DPR sangat serius untuk melakukan evaluasi bahkan mengarah kepada recall kepada Pejabat Negara yang telah dipilihnya.

Kewenangan DPR dalam pengevaluasian Pejabat Negara dilatarbelakangi oleh adanya besarnya kewenangan DPR dalam pengisian Pejabat Negara yang pada akhirnya berimbas kepada meluasnya kewenangan hingga dapat melakukan recall terhadap pejabat negara.

Secara kewenangan pelibatan DPR dalam pengisian Pejabat Negara cenderung banyak bermasalah dalam pelaksanaannya, selain fungsi utama DPR terganggu, DPR habis waktu melakukan fungsi pengisian pejabat negara, juga terlampau dominannya kepentingan politik DPR dalam pengisian pejabat negara, selain itu dapat dinilai objektivitas dan profesionalisme calon terpilih diragukan, sampai kepada penafsiran kewenangan pengisian yang berbeda-beda oleh anggota DPR hingga maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya.

Terlebih kemudian apabila DPR diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara yang telah dipilihnya, maka akan sangat dikhawatirkan kewenangan tersebut cenderung disalahgunakan untuk memenuhi hasrat politiknya apabila tidak berkesesuaian dengan harapan dan keinginannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara.

Ancaman tergerusnya independensi pejabat negara yang telah dipilih tidak hanya terdegradasi diawal pada saat pemilihan, namun pada saat setelah pejabat negara tersebut terpilih. Right to confirm parlemen dalam pengisian pejabat negara yang selama ini disalah artikan oleh DPR dengan hal-hal teknis administratif yakni dapat dilakukan dengan sangat beragam yakni dapat berupa pemilihan, pertimbangan, rekomendasi dan pengajuan, bahkan DPR dapat dijadikan tempat konsultasi.

Halaman : 1 2 Selanjutnya