Pemangkasan Anggaran Rp95,4 Miliar, Pemkab Halteng Fokus pada Prioritas Pembangunan 2025

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber : Teropong Malut

Sumber : Teropong Malut

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALTENG  — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, harus menghadapi pemangkasan anggaran besar-besaran sebesar Rp95,4 miliar pada tahun 2025. Namun, di tengah tekanan fiskal ini, Pemkab Halteng menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halteng, Abdurrahim Yau, mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk efisiensi yang diterapkan, yaitu pemotongan langsung dari pemerintah pusat dan pengurangan belanja operasional di tingkat daerah.

“Dari pusat, pemangkasan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Totalnya mencapai Rp95,4 miliar, terdiri dari pemotongan DAU Spesifik Grant Bidang PU sebesar Rp29,79 miliar, DAK Fisik Konektivitas Jalan Layanan Dasar Rp28,38 miliar, serta sektor lainnya,” tegas Abdurrahim, Rabu (26/2).

Sementara itu, Pemkab Halteng melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi, dan belanja operasional yang dinilai tidak mendesak. Dana hasil efisiensi ini dialihkan untuk tujuh prioritas utama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : Teropong Malut

Berita Terkait

Viktor Yeimo Tolak Program Makanan Gratis di Papua, Sebut Sejarah Penjajahan
Polda NTT Selidiki Kasus Illegal Logging Sonokeling di TTU
Dinas Perikanan Kaimana Dampingi Pelaku Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
Ketua DPD Nasdem Depok Dukung Penuh Kepemimpinan Baru Depok 2025-2030
Polres Halmahera Utara Panen Perdana Jagung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
LSPI Kritik Kinerja Bahlil Lahadalia, Desak Prabowo Segera Lakukan Reshuffle
MK Tolak Gugatan PHPU Ternate, Tauhid-Nasri Siap Dilantik
Dasco Ingatkan Presiden Punya Hak Prerogatif Evaluasi Kinerja Menteri