Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Diminta Copot Direktur RSUD Chasan Boesoirie Terkait Utang BPJS

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mendapat desakan untuk mencopot dr. Alwia Assagaf sebagai Direktur dan Agung Sri Sadono sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Chasan Boesoirie. Desakan ini datang dari berbagai elemen organisasi dan LSM Anti Korupsi Maluku Utara, sebagai respons terhadap lambannya penyelesaian utang jasa BPJS pegawai rumah sakit tersebut.

Utang jasa BPJS pegawai pada tahun 2023, yang berjumlah Rp 6.534.064.312,- telah dibayarkan oleh BPJS Cabang Ternate melalui rekening Bank BPD Maluku atas nama RSUD Chasan Boesoirie pada 22 November dan 12 Desember 2023. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum juga dibayarkan kepada pegawai rumah sakit.

Ketua LPP Tipikor DPD Kota Ternate, Thusry Karim, menanggapi hal ini dengan mengatakan, “Utang jasa BPJS sebesar Rp 6,5 miliar ini sudah dicairkan BPJS Cabang Ternate sejak 2023, lalu apa alasan dana sebesar itu belum dibayarkan?” ujarnya.

Baca Juga :  Dukcapil Akan Bantu Warga Urus Dokumen Kependudukan Korban Banjir di Desa Baleha

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait dengan lambannya pembayaran jasa BPJS tersebut, manajemen RSUD Chasan Boesoirie dianggap menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan wewenang, yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 17 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Utang di RSUD Chasan Boesoirie tampaknya tak ada habisnya. Sejak 2022, rumah sakit tersebut telah dilanda aksi unjuk rasa terkait utang tambahan penghasilan pegawai, yang masih belum terselesaikan. Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kekurangan pembayaran TPP juga masih menyisakan masalah, ditambah dengan kondisi gedung rumah sakit yang sering bocor saat hujan, yang dikeluhkan oleh pasien dan sebagian pegawai.

Hal ini menimbulkan kontroversi terhadap Alwia Assagaf dan Agung Sri Sadono, yang dianggap tidak mampu mengelola rumah sakit dengan baik, dan banyak yang menganggap mereka layak untuk diberhentikan dari jabatannya.

Thusry Karim menegaskan, “Direktur dan wakil direktur keuangan harus memiliki kemampuan di bidang manajemen rumah sakit. Jika mereka tidak memiliki kemampuan tersebut, Gubernur Maluku Utara harus bertindak tegas untuk memberhentikan mereka dari jabatannya,” tegas Ketua LPP Tipikor Kota Ternate.

Sementara itu, Alwia Assagaf, yang dihubungi melalui WhatsApp oleh redaksi MakianoPost, memberikan penjelasan mengenai masalah utang jasa BPJS tersebut. Ia menjelaskan bahwa utang tersebut berasal dari pembayaran yang tidak sesuai dengan bulan pelayanan, dan dana untuk membayar jasa bulan Oktober dan November 2023 digunakan untuk membayar jasa bulan sebelumnya.

“Saya sudah berkali-kali menjelaskan tentang asal-usul utang ini. Sejak saya menjabat sebagai plt. direktur pada 15 November 2022, pembayaran jasa pelayanan BPJS sudah tidak sesuai dengan bulan pelayanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, “Jasa bulan Oktober 2023 yang dibayar oleh BPJS pada bulan November digunakan untuk membayar jasa bulan Agustus 2023, dan jasa bulan November 2023 yang dibayar pada bulan Desember digunakan untuk membayar jasa bulan September 2023.”

Halaman : 1 2 Selanjutnya