DETIKINDONESIA.CO.ID – Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) telah menggelar sidang etik sebagai tindak lanjut dari langkah pembekuan gelar doktor yang diberikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam sidang tersebut, ditemukan empat pelanggaran, di antaranya adalah konflik kepentingan dan perlakuan khusus dalam proses akademik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, menilai hasil sidang etik ini mencerminkan contoh yang buruk dari seorang pejabat publik dan politisi.
“Hal ini jelas menjadi preseden yang buruk bagi seorang pejabat negara, apalagi seorang menteri yang masih aktif menjabat. Ini bukanlah hal yang dapat dibanggakan, bahkan menjadi contoh negatif bagi para politisi dan praktisi,” ujarnya saat dihubungi Inilah.com, Rabu (26/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Edi juga berpendapat bahwa temuan DGB UI semakin menguatkan dugaan publik mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Kasus gelar doktor Bahlil Lahadalia sendiri bermula dari isu plagiarisme, penggunaan jurnal predator, serta durasi studi yang dianggap tidak wajar.
Edi menambahkan bahwa hal ini turut berdampak pada pihak lain yang berniat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. “Karena ia menggunakan posisinya untuk memperlancar studinya,” ujarnya.
Dalam risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025, terungkap bahwa DGB UI telah melakukan investigasi dengan hati-hati. DGB UI juga mewawancarai berbagai pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, saksi, dan pejabat akademik. Berdasarkan investigasi tersebut, ditemukan empat pelanggaran yang dilakukan oleh Bahlil.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : INILAH.COM |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
