DETIKINDONESIA,.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjadi perhatian publik. Skandal yang terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 1 kuadriliun, dengan sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, kasus ini semakin berkembang dengan munculnya tuduhan yang mengaitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam skandal tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sedangkan dugaan korupsi terjadi sebelum masa kepemimpinannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menuduh Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi Pertamina adalah fitnah yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang belum menjabat bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat sebelumnya?” ujar Nurul dalam pernyataannya, Senin (3/3).
Nurul juga menjelaskan bahwa sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil justru fokus melakukan reformasi tata kelola industri minyak dan gas. Beberapa kebijakan yang diterapkannya antara lain mewajibkan produksi minyak mentah dalam negeri diproses di kilang domestik serta memperpendek masa izin impor BBM dari satu tahun menjadi enam bulan guna memungkinkan evaluasi berkala setiap tiga bulan.
“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi yang diterapkan Menteri Bahlil untuk menciptakan transparansi dan efisiensi di sektor migas nasional,” tambahnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : MERDEKA |
Halaman : 1 2 Selanjutnya