Pemerintah Kota Tidore Perkuat Sinergi dengan KPK untuk Cegah Korupsi

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tetap mendukung program dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, sehingga Pemda terus melakukan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan jajaran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Perwakilan Maluku Utara.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen usai mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, secara virtual zoom Meeting di ruang rapat Wali Kota, Rabu (5/3/2025).
Peluncuran IPKD MCP tahun 2025 ini juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota dan para pimpinan OPD pengampu MCP di Kota Tidore Kepulauan.
Muhammad Sinen mengatakan, MCP ini merupakan salah satu program KPK yang harus direspon cepat oleh Pemerintah Daerah se-Indonesia termasuk Pemda Kota Tidore, sehingga Kota Tidore, dengan tujuan agar kedepan Kota Tidore dapat mencegah terjadinya korupsi.

“Sebagai Wali Kota yang baru dilantik, sangat merespon baik program ini serta berterima kasih kepada BPK yang mempunyai inovasi yang luar biasa sehingga kedepan, para pimpinan OPD maupun pengelolaan keuangan daerah harus taat terhadap apa yang diprogramkan oleh KPK,” kata Muhammad Sinen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Orang nomor satu di Pemkot Tidore ini juga berharap kepada seluruh pimpinan OPD agar terus berkoordinasi dengan jajaran KPK agar segala bentuk dokumen yang terkait dengan indikator MCP dapat dilakukan dengan baik, sehingga untuk lima tahun kedepan Tidore masih tetap aman dari segi pemberantasan korupsi.

“Mari sama-sama kita melakukan kerjasama yang baik dengan KPK RI Perwakilan Maluku utara dalam pemberantasan Korupsi di Daerah ini sehingga Tidore bebas dari pencegahan korupsi,” ajak Muhammad Sinen.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan KPK RI Setyo Budiyanto dalam arahannya mengatakan, pencegahan yang paling efektif adalah penindakan karena pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

“Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana,” ujar Setyo.

Setyo menjelaskan pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar ke segala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak.

“Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveillance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area),” harap Setyo.

Halaman : 1 2 Selanjutnya