DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menonaktifkan status 622.986 warga miskin sebagai peserta BPJS .
Menurut LaNyalla masyarakat masih banyak yang mengandalkan atau bergantung pada BPJS gratis atau PBI.
“Sangat disayangkan penonaktifan BPJS bagi warga miskin tersebut. Hal itu akan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Terlebih kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya bebas dari keterpurukan ekonomi,” ujar LaNyalla, Kamis (20/1/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskannya, BPJS sangat membantu warga miskin. Sebab, sebagian besar warga tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk membayar layanan kesehatan.
“Penonaktifan kepesertaan BPJS tentu saja kurang bijak. Apalagi keputusan pemerintah dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu. Harusnya ada sosialisasi kepada masyarakat miskin. BPJS merupakan satu-satunya harapan mereka ketika sakit,” tutur LaNyalla.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
