Bupati Falent Kebo Ungkap Pilihan Realistis untuk Kemajuan TTU: “Lebih Baik Diakui Tertinggal, Daripada Pura-pura Maju”

DETIKINDONESIA.CO.ID, KEFAMENANU — Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP., M.A., mengambil langkah berani dengan mendorong agar TTU kembali ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

Menurut Bupati yang akrab disapa Falen ini, keputusan tersebut merupakan bentuk kejujuran atas kondisi riil yang dihadapi daerah, sekaligus strategi untuk membuka akses terhadap bantuan pemerintah pusat secara lebih luas.

Falen menilai bahwa mempertahankan status “daerah maju” justru memperlambat laju pembangunan di TTU. Dengan mengakui sebagai daerah tertinggal, TTU berpeluang mendapatkan lebih banyak program dan intervensi dari pusat untuk memperbaiki sektor-sektor vital.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Proposal kita sudah berjalan. Kita harus bersikap realistis. Jika tetap sebagai daerah maju tetapi tidak memperoleh fasilitas dari pusat, itu justru merugikan. Sebaliknya, sebagai daerah tertinggal, pemerintah pusat berkewajiban membantu,” ungkapnya.

Falen menyebutkan sejumlah indikator yang memperkuat langkah ini, di antaranya perputaran ekonomi TTU yang masih di bawah 3 persen—jauh dari batas minimal daerah maju di atas 10 persen. Selain itu, angka kemiskinan di TTU masih tinggi, mencapai 20,89 persen.

“Kalau mau jujur, kita memang masih tertinggal. Tingkat stunting tinggi, kemiskinan tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah. Tidak ada alasan untuk bertahan dalam status yang tidak menggambarkan kenyataan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa 93 persen APBD TTU masih bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah baru sekitar 5,3 persen.

“Artinya kita masih sangat bergantung. Untuk mempercepat kemajuan, TTU harus berani kembali berstatus daerah tertinggal,” tegas Falen.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Kabupaten Belu yang tetap masuk kategori daerah tertinggal meski memiliki pelabuhan, bandara, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan perputaran ekonomi mencapai 6 persen.

“Ini bukan soal gengsi, melainkan menyangkut masa depan masyarakat. Kita butuh intervensi nyata dari pusat untuk mempercepat pembangunan,” pungkasnya.

Bupati Falen berharap, melalui langkah ini, TTU dapat memperbaiki berbagai persoalan mendasar dan mencapai kemajuan yang sesungguhnya, bukan sekadar predikat formal.

Sumber : Zonanusantara