Bupati Maluku Tengah Wujudkan Visi “Bangkit” Lewat Reformasi Pelayanan Langsung

DETIKINDONESIA.CO.ID, MALUKU TENGAH – Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, mulai menjalankan kebijakan berkantor langsung di kecamatan sejak 28 April 2025, dimulai dari Kecamatan Salahutu. Kebijakan ini menjadi langkah nyata untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada pusat pemerintahan di ibu kota kabupaten.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari visi besar “Maluku Tengah Bangkit” yang dicanangkan Bupati Zulkarnain Awath Amir. Visi tersebut bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan melalui strategi birokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Sejak awal masa jabatannya, Bupati Zulkarnain mendorong konsep desentralisasi empatik—pemerintahan yang tidak hanya bersifat administratif dari pusat, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Untuk itu, ia memberi dukungan penuh kepada Wakil Bupati agar aktif menjalankan fungsi eksekutif langsung di lapangan.

Baca Juga :  Bupati Maluku Tengah Dampingi Wakil Gubernur Maluku Hadiri Halal Bi Halal di Negeri Laimu

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selama berada di Salahutu, Mario Lawalata tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menangani berbagai persoalan masyarakat. Ia memediasi konflik antarwarga Tulehu dan Tial, menyikapi persoalan batas wilayah antara Negeri Waai dan Negeri Liang, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Bahkan, ia juga menaruh perhatian serius pada meningkatnya kasus rabies di wilayah tersebut.

Koordinasi dengan pusat tetap terjaga melalui pemanfaatan teknologi seperti Zoom Meeting. Hal ini menjadi solusi efektif di tengah kondisi geografis Maluku yang menantang, sekaligus menunjukkan adaptasi birokrasi pascapandemi.

Jika pendekatan ini dijalankan secara konsisten di seluruh kecamatan, bukan hanya pelayanan publik yang membaik, tetapi juga terjadi transformasi cara kerja birokrasi yang lebih aktif dan proaktif. Pemerintahan Zulkarnain-Mario menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar hadir untuk pencitraan, tetapi benar-benar mendengarkan dan merespons kebutuhan warga.

Kehadiran pejabat di desa dan kecamatan menjadi bukti bahwa pembangunan tidak cukup dilakukan dari balik meja kantor. Maluku Tengah harus dibangun dari interaksi langsung dengan masyarakat—dari desa, dusun, hingga kelurahan.

Diharapkan, kebijakan ini terus berlanjut dan menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi, sehingga visi “Maluku Tengah Bangkit” benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sumber : Topik-utama.my.id