Setuju PT 0%, Aktivis Juris Polis Institute Sorot Wacana Pemindahan Ibu Kota

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA –  Aktivis yang tergabung dalam Juris Polis Institute (Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik) menyatakan dukungannya terhadap Presidential Threshold nol persen.

Hal itu disampaikan Juris Polis Institute saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Pada kesempatan itu, Juris Polis Institute juga menyoroti wacana pemindahan ibu kota.

LaNyalla menemui Juris Polis Institute didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin. Sementara dari Juris Polis Institute hadir Direktur Eksekutif Arhani Farhani, Wakil Direktur Eksekutif Faiqoh, Mardiyatul Hanif (Anggota Permahi), Alin Suhebah (Anggota Permahi), Eni Nuraeni (Anggota Permahi) dan Muhammad Faizal (Anggota Permahi).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Eksekutif Juris Polis Institute, Arhani Farhani, memaparkan dari hasil kajian di lembaganya, Presidential Threshold nol persen berkaitan erat dengan ketiadaan mekanisme check and balance.

“Kami pada prinsipnya tidak sepakat, sebab siapapun pada prinsipnya berhak turut serta. Saat ini tak ada check and balance. Sekarang itu tak terjadi,” ujar dia.

Ia menilai saat ini yang lebih baik adalah tak ada ambang batas pencalonan.

“Alangkah lebih baiknya Presidential Threshold nol persen. Soal mekanisme seleksi, sistem itu yang nantinya akan menyeleksi secara alamiah,” kata dia.

Wakil Direktur Eksekutif Juris Polis Institute, Faiqoh, menambahkan, lembaganya juga menyoroti urgensi wacana pemindahan ibu kota. Katanya, hal tersebut belum sesuatu yang mendesak.

Halaman : 1 2 Selanjutnya