Benarkah FPI dan HTI Masih Bergerak di Bawah Tanah..?

DETIK INDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa kondisi kebangsaan di Indonesia saat ini semakin tidak mudah. Kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai alat masih bergerak untuk meraih kepentingannya. “Meski kita mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tapi mereka masih berkeliaran di bawah tanah dan bergerak dengan cara mereka,” ujar Ketua Umum GP Ansor itu dalam pembukaan Konferensi Besar XXV GP Ansor di Kalimantan Selatan, Rabu (30/3/2022).

Sebagai kelompok yang dituding, Sekretaris Umum Front Persaudaraan Islam Ali Alatas menilai pernyataan Yaqut menimbulkan kecurigaan antar sesama elemen bangsa.

“Narasi yang dibangun itu baunya itu seolah-olah ini ada yang perlu diwaspadai, membangun kecurigaan antar sesama elemen bangsa, membangun seolah beradu satu sama lain, ini siap siap seolah kita ingin mengadu satu sama lain,” ujar Ali dalam diskusi #Safari24 Total Politik dengan tema “Benarkah FPI dan HTI Masih Bergerak di Bawah Tanah” di Jakarta Selatan (5/4/2022).

Baca Juga :  GP Ansor dan Satkoryon Banser Audiensi Bersama Kapolsek Cipanas Cianjur

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ali, pernyataan Menteri Agama itu berbahaya sebagai pejabat publik. “Kalau seandainya ini dikatakan oleh Menag (Yaqut) ini justu malah berbahaya, karena dia sifatnya adalah seorang pejabat publik,” ujarnya.

Narasi yang dibangun Menteri Agama itu mengesankan orang-orang eks organisasi FPI yang dibubarkan itu tidak boleh berkegiatan lagi. Padahal hak untuk berorganisasi itu dijamin konstitusi.

“Kenapa narasi yang dibangun adalah narasi yang kemudian cenderung pada memisah-misahkan seolah-olah kemudian orang-orang yang HTI-FPI itu, kesan yang ditangkap seolah olah enggak boleh lagi berkegiatan, berikut serta, berkumpul menyatakan pendapat,” kata Ali.

Menurut Ali, apabila memang ingin membela toleransi, seharusnya cara-cara yang digunakan tidak cara-cara yang intoleran.

“Kalau memang seandainya betul katakanlah ingin membela toleransi, harusnya gunakanlah cara jangan dengan cara intoleran,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas memandang kapasitas Yaqut Cholil Qoumas saat itu sebagai Ketua Umum GP Ansor yang berbicara dalam Konferensi Besar XXV GP Ansor di Kalimantan Selatan, bukan sebagai Menteri Agama. Pernyataan itu disampaikan di internal organisasi.

“Pernyataan itu kan disampaikan dalam forum internal, artinya kapasitas beliau ketika ngomong itu sebagai Ketua Umum GP Ansor, bukan sebagai Menteri Agama,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, kewaspadaan harus memberikan pencerahan dan pemahaman soal keagamaan dan kebangsaan sehingga tidak selalu dibentur-benturkan di tengah masyarakat.

“Cara berpikir keagamaan dan kebangsaan harus selalu kita asah kemudian didiskusikan menjadi cara berpikir bagaimana menemukan paham keagamaan yang sejalan,” ujarnya.

Taufik menekankan kewaspadaan diperlukan dalam konteks pendidikan sehingga tidak perlu dibenturkan. “Kewaspadaan ini dalam konteks mendidik orang, jadi tidak perlu berhadap-hadapan. Karena cara berpikir orang itu tidak bisa dilarang,” ujarnya.

Sementara itu, Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap pernyataan Yaqut untuk konsolidasi internal di GP Ansor. Namun, dia menangkap kekhawatiran Yaqut sebagai kewajaran karena melihat kelompok eks HTI dan FPI masih membawa nilai-ilai di luar demokrasi.

“Menteri agama ini ingin mengonsolidasi internal bahwa di luar kelompok mereka ada kelompok hti dan fpi yang secara kultural masih ada membawa nilai-nilai di luar demokrasi,” kata Adi.

Menurut Adi, sistem politik sebuah negara ditentukan oleh perilaku politik masyarakatnya. Maka ketika ada ide di luar perilaku politik masyarakat akan cenderung mengakibatkan keributan.

“Baik-buruknya sistem politik ditentukan oleh perilaku masyarakat memandang sistem politik itu. Maka ketika ada ide yang di luar perilaku politik masyarakat maka cenderung mengakibatkan keributan,” kata Adi.

Di Indonesia, demokrasi menjadi sistem politik yang dikedepankan di atas suku, agama dan bangsa. Melihat sejarah Indonesia ke belakang, ide-ide soal syariat Islam dan khilafah sudah mewarnai diskursus politik Indonesia.

Halaman : 1 2 Selanjutnya