“Angka terkait dana bagi hasilnya sangat kecil. Salah satu problemnya itu potensial yang mengurangi dana bagi hasil adalah dicabutnya atau tidak dibolehkannya daerah memungut BPHTB,” jelasnya.
Ia mengaku ada kesalahan dalam kerangka regulasi di Indonesia sehingga hal tersebut bisa terjadi. Komisi II ke depan lanjutnya, akan memperjuangkan dana bagi hasil ats PSN yang proporsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber : Niaga.Asia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : NIAGA.ASIA |
Halaman : 1 2
