Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis dari sejumlah distrik dan kampung yang tidak dapat dijangkau menggunakan transportasi darat, seperti Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabuapten Teluk Wondama.
“Wajib laporkan jika pemerintah kabupaten mengalami kendala dalam distribusi logistik agar secepatnya kita carikan solusi,” ujarnya.
Adapun dana hibah Pilkada 2024 di tujuh kabupaten di Papua Barat, meliputi KPU Manokwari Rp20 miliar, KPU Manokwari Selatan Rp20,9 miliar, dan KPU Pegunungan Arfak Rp37,3 miliar, KPU Teluk Bintuni Rp54,9 miliar, KPU Teluk Wondama Rp35 miliar, KPU Kaimana Rp47,8 miliar, dan KPU Fakfak Rp39,9 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikutnya, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, Bawaslu Manokwari Selatan Rp5,06 miliar, Bawaslu Pegunungan Arfak Rp11 miliar, Bawaslu Teluk Bintuni Rp25,2 miliar, Bawaslu Teluk Wondama Rp17 miliar, Bawaslu Kaimana Rp15,1 miliar, dan Bawaslu Fakfak Rp20 miliar.
Selanjutnya, Polresta Manokwari Rp15 miliar, Polres Manokwari Selatan Rp4,2 miliar, Polres Pegunungan Arfak Rp3 miliar, Polres Teluk Bintuni Rp10,1 miliar, Polres Teluk Wondama Rp6 miliar, Polres Kaimana Rp4,5 miliar, dan Polres Fakfak Rp5 miliar.
Lalu, Kodim 1801/Manokwari Rp1 miliar, Kodim 1808/Manokwari Selatan masih dalam proses pengajuan, Kodim 1812/Pegunungan Arfak Rp2 miliar, Kodim 1806/Teluk Bintuni Rp5,7 miliar, Kodim 1811/Teluk Wondama Rp1,5 miliar, Kodim 1804/Kaimana Rp550 juta, dan Kodim 1803/Fakfak proses pengajuan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : |
Editor | : |
Sumber | : |
Halaman : 1 2