Ali Ibrahim: Jangan Jadikan DOB Sofifi Dagangan Politik

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seluruh Masyarakat Kota Tidore Kepulauan, termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur dan SDM di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara.

Sejak Kepemimpinan Ahmad Mahifa sampai pada Kepemimpinan saat ini, Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, kami terus bekerja membangun Sofifi agar bisa sejajar dan menjadi kebanggan Provinsi Maluku Utara, ungkap Ali Ibrahim, Walikota Tidore Kepulauan.

Amanat Undang-Undang 46 Tahun 1999, Sofifi seharusnya sudah lama dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun sayangnya kebijakan politik anggaran dalam APBD Pemprov selama kurang berpihak pada percepatan pembangunan Sofifi. Seharusnya keberpihakan anggaran menjadikan Sofifi sebagai prioritas, jangan sampai menjadikan sofifi sebagai isu liar yang diperdebatkan dan diperdagangkan dalam momentum tertentu, papar Ali Ibrahim, yang juga calon Gubernur Maluku Utara.

Baca Juga :  Temuan Kades Laluin Akan Ditindaklanjuti Kejati Malut

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kita tidak pernah berniat untuk menghalang-halangi tuntutan percepatan kesjahetraan Sofifi, justru Kota Tidore Kepulauanlah, yang terus berkinerja mendorong kebijakan APBD untuk pembangunan Sofifi dan pembangunan seluruh wilayah 4 Kecamatan di Wilayah Halmahera. Pembangunan Infrastruktur kita sudah diatas 40% sebagaimana amanat UU HKPD ke seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan tanpa kecuali, kebijakan 10% ADD terus dikucurkan Pemerintah Daerah setiap tahun dalam APBD sejak pemerintahan Ali Ibrahim Muhammad Sinen Jilid I. Jadi political will kami adalah ingin mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan Sofifi, tegas Ali Ibrahim, Wakil Presiden GNMC.

Ali meminta bukti kesungguhan Wagub dalam mendukung penuh Pak Gubernur dalam mengintervensi APBD untuk Sofifi dan Oba, misalnya yang kecil-kecil saja, Pak Wagub musti perbanyak kase pertimbangan untuk membangun jalan di Oba Selatan. Jalan yang sangat rusak itu harus menjadi tanggung jawab Wagub untuk mendorong dalam APBD, Pak Wagub kan mantan Kadis PU Halteng waktu itu, harusnya banyak peduli untuk Kota Tidore Kepulauan, jangan sampai jalan kita rusak tidak diperhatikan, sementara Pak Wagub banyak bajalan di Jakarta.

Jalan di Oba Selatan menunjukkan tidak seriusnya Pak Wagub mengadvis APBD Provinsi. Pak Wagub harus mendukung penuh Pak Gubernur pada keberpihakan pembangunan Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan. Contoh lain, misalnya hutang DBH yang belum disalurkan ke daerah, coba-sekali-kali Pak Wagub basuara, bukan baribut di media. Itu contoh hal-hal kecil harus diselesaikan dulu, baru bicara, ini bentuk komitmen dan kesungguhan, Hal-hal kecil seperti ini saja rakyat sudah bisa menilai, siapa yang bekerja siapa yang hanya asal bicara, tegas Ali.

Halaman : 1 2 Selanjutnya