Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur Minta DPD RI Jadi Garda Terdepan Penyelamat Bangsa

Senin, 25 Juli 2022 - 23:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Kesepuluh, mendesak MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda pemakzulan Presiden Jokowi/memint pertanggungjawaban Presiden terkait kondisi NKRI yang semakin karut marut,” terang Rahmat.

Kesebelas, meminta kepada MPR RI untuk membuat Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) yang menyatakan kembali ke UUD 1945 yang asli.

Terakhir, mereka juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi garda terdepan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran agar tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan jika ia telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota telah disambangi.

Baca Juga :  Lagi, Sengketa Lahan Warga Dengan Perusahan PT.BMI, Oknum Kades di Taliabu Maluku Utara Terlibat

“Dari hasil perjalanan saya itu, saya menemukan ada yang salah dalam menjalankan Republik ini. Hal itu terjadi utamanya sejak amandemen konstitusi 1999-2002. Di sinilah akar masalahnya,” papar LaNyalla.

Ia menilai apa yang disampaikan oleh Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur merupakan hilir dari seluruh persoalan bangsa.

“Akar masalahnya ada di hulunya. Hulunya yang harus kita kembalikan. Apa itu, UUD 1945 naskah asli,” ucap LaNyalla.

Dikatakannya, sejak ia dilantik sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla telah mewakafkan dirinya untuk membela kedaulatan rakyat.

“Dan saya sudah bersumpah untuk menjalankan konstitusi. Namun, konstitusi yang kita jalankan saat ini adalah konstitusi hasil amandemen 1999-2002, bukan UUD 1945, karena sejak diamandemen, 95 persen isinya sudah berubah,” tutur LaNyalla.

Baca Juga :  Miris! Bocah Belasan Tahun Jadi Korban Sodomi di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat

Usulan agar dilakukan amandemen kelima ditolak. LaNyalla kemudian melanjutkan perjuangan dengan mendorong agar Presidential Threshold 20 persen ditiadakan menjadi nol persen.

“Karena memang tak diatur dalam konstitusi. Namun, judicial review itu tidak diterima oleh MK (Mahkamah Konstitusi),” tutur LaNyalla.

Penolakan itu tak membuat LaNyalla surut langkah. Justru ia mengucap Alhamdulillah karena Allah masih memberikannya kepercayaan.

“Allah memberi saya tugas yang lebih besar lagi. Berarti, ladang amal saya akan semakin panjang. Saya berkomitmen akan memimpin sendiri pengembalian kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Saya gunakan akal, pikir dan dzikir saya untuk mengubah bangsa ini,” ucap LaNyalla.

LaNyalla mengajak Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur untuk meresonansikan hal ini agar kesadaran rakyat tergugah.

Baca Juga :  Hut Korpri Ke - 52, Upacara Korpri Kota Tidore Terselanggara Dengan Baik

“Kita harus rebut dan kembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sudah waktunya kita harus kembali ke UUD 1945 naskah asli. Kunci masalahnya dari sini. Kemerdekaan Republik Indonesia yang merebut adalah para Ulama, Kiai dan civil society lainnya. Partai politik tak punya peran. Kenapa sekarang partai politik selalu mengarahkan dan mengatur negara kita,” tegas LaNyalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Michael
Sumber : LaNyalla Center

Berita Terkait

Merawat Kebersamaan Untuk Berbagi Kebaikan, Milad Perdana IKA Fakultas Hukum Unkhair 
Gunung Lewotobi Kembali Muntahkan Abu Vulkanik, 7 Desa Waspada Banjir Lahar
Pemkot Tidore Siapkan Program Khusus Atasi Inflasi dan Kesehatan Gratis
Pemkot Tidore Terima Penghargaan Daerah Pelopor Transformasi Digital
PT. Wanatiara Persada Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Insentif Nakes
Pedagang Keluhkan, Sampah dan Drainase di Pasar Barito Ternate
Mahalnya Harga Sewa Lapak, Pedagang Pasar Barito Ternate Terbebani
Tanggapan Komunitas Law Fighters terhadap Putusan Tipikor 300 Triliun, Et Ipsa Scientia Potestas 

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 15:52 WIB

Donald Trump Ingin Pindahkan Sebagian Warga Gaza ke Indonesia

Minggu, 19 Januari 2025 - 08:13 WIB

Hamas Belum Kirim Daftar Sandera, Israel Ancam Batal Gencatan Senjata

Kamis, 16 Januari 2025 - 15:46 WIB

Israel dan Hamas Resmi Gencatan Senjata Mulai 19 Januari

Jumat, 29 November 2024 - 19:07 WIB

Erdogan Ajak Negara-Negara Muslim Bersatu Hentikan Israel

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 22:05 WIB

Israel Akan Kirim Serangan Balasan Usai Digempur Rudal Balistik Iran

Selasa, 27 Agustus 2024 - 20:26 WIB

Benny Wenda Desak Solidaritas untuk Papua Barat di Forum Pasifik, PM Papua Nugini: Indonesia Punya Hak Penuh Atas Papua Barat

Rabu, 31 Juli 2024 - 13:15 WIB

Breaking News: Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Tewas Terbunuh di Iran

Minggu, 21 Juli 2024 - 06:41 WIB

Varian Baru COVID-19 Menyebar Di Australia

Berita Terbaru