Anies Kritik Pemerintahan Jokowi

Selasa, 26 September 2023 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Bakal Calon Presiden Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kali ini, Anies mengkritik soal persoalan hukum di Indonesia. Ada beberapa persoalan hukum di Indonesia yang menurut dia harus diperbaiki.

“Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak.

mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi,” ungkap Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Minggu (24/9/2023).

Ngomong-ngomong soal kepastian hukum, ada yang hal yang Anies ungkap. Kata Anies, kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia.

“Kedua dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura,” ucap Anies.

Lantas kenapa bisa begitu? Anies bilang ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Anies mengatakan investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.

“Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” tutur Anies.

Baca Juga :  Ikut Zoom Meeting Bersama Menteri PAN RB A. Azwar Anas, Walikota Tidore Fokus Mendengarnya

Maka Anies menegaskan permasalahan hukum ini harus diperbaiki. Ini yang akan dia lakukan nantinya kalau terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

“Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang,” tegas Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber : CNBCINDONESIA

Berita Terkait

Ribuan Umat Muslim Laksanakan Salat Idul Fitri 1446 H di Jatinegara
IKA Trisakti Matangkan Pemilihan Ketum 2025-2028, Usung Musyawarah Mufakat
Tinjau Pos Pelayanan Mudik di Terminal Pulogebang, Kapolri Imbau Pemudik Jaga Keselamatan
Jan Maringka : Kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistim Peradilan Pidana
Pahlevi Pangerang Ajak Musyawarah Mufakat di RUA IKA Trisakti: Perkuat Soliditas Alumni Menuju Indonesia Emas 2045
Torang Matuari Bentuk Badan Hukum untuk Dukung Pemberian Masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah
Rumah Zakat Distribusikan Zakat Fitrah Serentak di 29 Kota pada Hari Zakat Nasional 2025
Harison Mocodompis: Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Perlindungan Hak Masyarakat

Berita Terkait

Sabtu, 29 Maret 2025 - 15:53 WIB

Bupati Sragen Sigit Pamungkas Sampaikan Kultum Dhuhur di Semarak Ramadhan

Sabtu, 29 Maret 2025 - 10:55 WIB

Bupati Sragen Bantu Lansia Pindah dari Rumah Nyaris Roboh ke Hunian yang Lebih Aman

Jumat, 28 Maret 2025 - 10:15 WIB

Bupati Sragen Sambut Hangat 350 Pemudik Gratis dari Jakarta

Kamis, 27 Maret 2025 - 10:29 WIB

Bupati Sragen Dukung Green House Melon Jadi Wisata Edukasi dan Petik Buah

Rabu, 26 Maret 2025 - 11:03 WIB

Bupati Sragen Serahkan 391 Paket Sembako untuk Warga Terdampak TPA Tanggan

Berita Terbaru