Kaicil Joko Widodo, Tanah Buton dan Moloku Kieraha

Kamis, 29 September 2022 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muliansyah Abdurrahaman Ways, Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal,(Doc:DETIK Indonesia)

Muliansyah Abdurrahaman Ways, Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal,(Doc:DETIK Indonesia)

Oleh: Muliansyah Abdurrahaman Ways, Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal

Teringat kembali tahun 2017 Presiden Joko Widodo juga di anugerahkan sebuah gelar kehormatan oleh kesultanan Tidore yakni Biji Nagara Madafolo adalah gelar yang di tujukan kepada seorang tuan anak agung yang memimpin dan menjaga bangsa besar NKRI ini.

Gelar dari Negeri Moloku Kie Raha tak pernah berhenti kepada siapa saja tokoh di Negeri ini, akhirnya hari ini kita menyaksikan kembali penghormatan dari Kesultanan Ternate kepada tokoh besar yang memimpin Indonesia hingga kini sebagai Pangeran Ternate dengan gelar Dada Madopo Malomo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dua gelar kesultanan ditanah Moloku Kieraha menjadi penghormatan kepada pemimpin – pemimpin bangsa di negeri ini, sebelumnya juga Joko Widodo mendapat gelar dari Kesultanan Buton yang juga bagian dari saudara dekat dari 4 kesultanan di Moloku Kieraha atau kini Maluku Utara, Buton adalah saudara “perempuan” dari 4 kesultanan di Maluku Utara, menurut legenda turun temurun yang hingga kini menjadi kepercayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga :  Biden, Putin dan Masa Depan Presidensi G20 di Indonesia

Para Sultan tak pernah “lelah” merawat negeri ini, bahkan anak cucunya juga selalu memberikan penghormatan kepada para pemimpin bangsa, tamu dan tokoh siapa saja yang memiliki peran penting atas bangsa ini. Tiga kesultanan bersaudara (Tidore, Buton dan Ternate) membuktikan bahwa Joko Widodo adalah seorang Presiden, seorang pemimpin bangsa yang pantas mendapat sebuah kehormatan.

Begitulah eksistensi kesultanan di Indonesia yang hingga kini masih konsisten dan komitmen atas bangsa Indonesia ini, mereka ada sebelum Indonesia merdeka, mereka ada sebelum bangsa – bangsa lain yang datang, mereka memiliki tanah yang luas dan kaya. Kesultanan Buton yang membentangkan wilayah Sulawesi hingga timur Indonesia, Kesultanan Ternate membentangkan hingga ke kepulauan Maluku dan Nusa tenggara serta kesultanan Tidore hingga Papua dan pasifik lainya.

Baca Juga :  18 Tahun DPD RI: Api LaNyalla Untuk Indonesia

Namun hingga kini tak pernah bersuara menuntut apapun dari bangsa – bangsa baru yang merdeka, Ia diam dan selalu melakukan dan merawat bangsa ini sebagaimana bangsa sebelumnya Ia lalui, walaupun terkadang Negara “menganaktirikan” atas keberpihakan kebijakan politik dan ekonomi. Padahal betapa besarnya peran 3 kesultanan itu memiliki peran sebelum bangsa ini merdeka menjadi NKRI, bayangkan jika tanah Sulawesi, Maluku, Nusa dan Papua saat itu masih di miliki 3 kesultanan itu, bila tidak memberikan ijin untuk bersama – sama mendirikan NKRI ini, tentu dengan begitu kayanya SDA, maka yakinlah bahwa 3 kesultanan itu akan menjadi seperti kesultanan di Negara Brunai Darussalam.

Lihat jaman sebelum Indonesia merdeka, beramai – ramai bangsa Eropa datang membangun kekuatan di negeri ini, kini kembali lagi negeri tersebut di datangi untuk membangun pilar ekonomi atas sumber daya alam yang begitu melimpah.

Baca Juga :  Sindir Ketua DPD RI, Muliansyah Abdurrahman minta Anggota DPR RI Effendi Simbolon Jangan Asal Ngomong

La Ode Jokowi dan Tanah Buton

Tanah yang dianugrahi dan lahirlah satu kerajaan di jamanya, disinilah Joko Widodo seorang Presiden RI dianugerahi sebuah Gelar Kehormatan Kesultanan Buton yakni La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara, dimana penganugerahan gelar tersebut, Presiden mengenakan baju adat Kesultanan Buton yang didominasi warna hitam dan penghormatan ini adalah sacral bagi negeri pemilik harta karun aspal ini.

Yakni kesultanan Buton adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di tanah Buton Sulawesi Tenggara, antara abad ke-16 hingga abad ke-20. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan dan undang-undang yang berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Buton juga berhasil mempertahankan kedaulatannya meski berkali-kali terlibat perang dengan Belanda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Muliansyah Abdurrahaman Ways
Editor :
Sumber :

Berita Terkait

Hancurkan Mafia Pertamina: Moment of Truth Prabowo, Erick Thohir?
JURUS DEWA MABUK EKONOMI INDONESIA
Buka Puasa Bersama: Makna dan Tradisi
Saatnya MA menjadi Sang Adil (Dharmayukti), Meluruskan Kasus Timah Rp 300 Triliun: Antara Framing dan Keadilan?
Tetep Autentik di Tiap Langkah
Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  
Irvansyah, Erwin Aldedharma, Agus Hariadi Kandidat Kuat KSAL

Berita Terkait

Jumat, 28 Maret 2025 - 14:23 WIB

Bupati Tanah Bumbu Teken Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029, Ini Prioritasnya!

Jumat, 28 Maret 2025 - 09:02 WIB

Pemkab Tanah Bumbu Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK Kalsel

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:02 WIB

Dukungan Pemkab Tanah Bumbu untuk Pesona Melasti 2025

Rabu, 26 Maret 2025 - 20:59 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tanbu, Bupati Bang Arul Paparkan Tujuh Misi Prioritas Dalan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Rabu, 26 Maret 2025 - 16:19 WIB

Usai Dilantik, Gercep Mama Deden Buat Program Kesejahteraan Keluarga di HST

Rabu, 26 Maret 2025 - 16:16 WIB

Bersilaturahmi Dengan Pemdes se HST, Bang Rizal Wujudkan Satu Visinya

Rabu, 26 Maret 2025 - 14:51 WIB

Polres Tanah Bumbu Sediakan Layanan Penitipan Kendaraan Gratis untuk Pemudik

Rabu, 26 Maret 2025 - 14:43 WIB

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif Tegaskan RKPD 2026 Harus Inklusif dan Berkelanjutan

Berita Terbaru