Asosiasi Pengembang Soroti Program 3 Juta Rumah, Ada Apa?

DETIKINDONESIA.CO.ID, Jakarta – Para bos asosiasi pengembang perumahan tiba-tiba berkumpul dan menyampaikan kegelisahannya terkait situasi sektor properti saat ini. Mereka adalah Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah.
Kemudian Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

Mereka menyoroti euforia program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah 3 bulan men-support euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada akhirnya kita dapat kondisi yang menurut kita membingungkan, sangat kontraproduktif. Kita dapat isu terkait rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra masyarakat, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan isu menurunkan harga yang sangat menggoncangkan, FLPP 800 ribu, developer distigmakan nakal dan lainnya, itu jadi drama terus. Padahal pengembang sudah beri lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu,” kata Joko Suranto dalam Quo Vadis Industri Perumahan Program 3 Juta Rumah tanpa Arah, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga :  LaNyalla: Dalam Konsep Pancasila, Perekonomian untuk Kesejahteraan Rakyat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terakhir yang membuat gusar pengembang ialah ajakan organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Hal ini dinilai aneh untuk dunia usaha karena pelaku usaha ingin clean and clear kondusif berjalan dengan baik. Pengembang pun mengaku tidak mendapat perlindungan dan bimbingan pemerintah dan justru mendapat stigma negatif. Bahkan merasa ketakutan akan masa depan bisnis mereka.

“Ada kewajiban ke bank masa depan keluarga dipertaruhkan, pengembang nggak dapat kenyamanan kepastian usaha itu yang kita rasakan,” sebut Joko.

Padahal, sambung Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah pihaknya sudah menyambut program 3 juta rumah seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Namun belakangan yang terjadi justru program itu semakin sulit tercapai.

“Program 3 juta rumah yang ada ini nggak akan tercapai kalau kondisi Kementerian PKP oleh Pak Ara cara memimpin, gaya kepemimpinannya memancing kegaduhan di publik. Padahal yang disampaikan beliau belum bisa dijalankan, tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu catatan pertama, itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer,” katanya.

“Terkait isu yang diwacanakan bangun di tanah koruptor mimpi terlalu jauh karena tanah koruptor nggak gampang, tanah negara aja belum berjalan apalagi tanah koruptor. Tanah koruptor harus clear and clear karena ada potensi gugat menggugat,” sebut Junaedi.

Pemerintah Gandeng Asosiasi

Halaman : 1 2 Selanjutnya