Bamsoet Ajak Kelompok Cipayung Plus Jadi Motor Penggerak Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan

“Himpitan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses pembelajaran jarak jauh menjadi faktor utama meningkatnya angka putus sekolah anak SD, sebanyak 10 kali lipat dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Merujuk perspektif global, laporan dari 3 entitas internasional, yaitu UNESCO, UNICEF, serta Bank Dunia, diperkirakan generasi pembelajar yang terdampak pandemi berpotensi kehilangan USD 17 triliun pendapatan seumur hidup, atau setara dengan 14 persen dari PDB global saat ini,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dampak pandemi telah menggerus sektor perekonomian dengan menyebabkan disrupsi ketenagakerjaan yang berdampak terhadap sekitar 21,32 juta tenaga kerja hingga Agustus 2021. Sekaligus menggoyahkan salah satu pilar perekonomian nasional, yaitu UMKM. Hingga pertengahan tahun 2021, sekitar 40 persen UMKM terpaksa berhibernasi atau bahkan gulung tikar.

“Sementara di bidang sosial, sangat miris dengan tingginya kasus kriminal kesusilaan atau kejahatan seksual di tanah air. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dalam kurun waktu lima tahun dari periode 2016 hingga 2020, kejahatan seksual telah meningkat 31 persen, dari 5.237 kasus menjadi 6.872 kasus. Lebih memprihatinkan, menurut catatan KOMNAS Perempuan, korban terbanyak pelecehan dan kekerasan seksual justru terjadi di lingkungan pendidikan,” terang Bamsoet.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berbagai organisasi kemahasiswaan kelompok Cipayung Plus juga memberikan pandangan visioner dan pemikiran kritis yang hampir serupa. Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, misalnya, yang menekankan kebijakan hilirisasi batu bara, nikel, emas serta pengembangan pariwisata memiliki potensi besar mendatangkan devisa negara. Sekaligus mengapresiasi paket kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah seperti efesiensi APBN, bantuan sosial, insentif pajak, hingga kartu prakerja, yang sangat berguna dalam memperbaiki ekonomi yang sempat terkontraksi minus 5,32 persen pada triwulan II/2020.

“Di bidang pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ternyata menyisakan berbagai problematika yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Pendidikan. Selain itu, pemerintah juga harus serius membenahi sistem pendidikan nasional, agar kedepannya jangan sampai terjadi lagi ganti menteri, ganti kurikulum,” tutur Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns menambahkan keterangan Ketua Umum GMKI Jefri Gultom.

Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP KMHDI I Putu Yoga Saputra, serta Ketua Umum PP HIMA PERSIS Iqbal Muhammad Dzilal menyoroti masih adanya sikap intoleransi di berbagai kalangan masyarakat. Mengganggu kerukunan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Buya Syafii Maarif sebagai salah satu guru bangsa mengajarkan bahwa kita harus Bersaudara dalam Perbedaan, Berbeda dalam Persaudaraan. Karenanya moderasi beragama dengan menolak cara-cara ekstrimisme yang nir ilmu, perlu senantiasa dikedepankan oleh setiap pemeluk agama, khususnya kepada para generasi muda,” tutur Bendahara Umum DPP IMM Aldy Kurniawan melengkapi pernyataan Ketua Umum PMKRI, KMHDI, HIMA PERSIS dan lainnya.

Halaman : 1 2