BAP DPD RI Lanjutkan Bahas Penyelesaian Status Lahan Desa Tri Budi Syukur

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat BAP DPD RI terkait Permohonan perubahan status lahan Register 45 B Pekon/Desa Tri Budi Syukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

“RDP hari ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta langkah-langkah yang akan/telah ditempuh dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Tri Budi Syukur,” ujar Wakil Ketua BAP DPD RI Edwin Pratama Putra, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarata, Rabu (8/6/22).

Berdasarkan dokumen pendukung yang diberikan oleh pihak pengadu, pihak pengadu mengklaim bahwa terjadi maladministrasi terkait pelepasan lahan Register 45B seluas 335 Ha yang seharusnya menjadi hak milik sesuai Surat Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 1965. Dalam ketentuan poin 8 Surat Izin tersebut berbunyi “Bila si pemegang surat izin memenuhi peraturan-peraturan tersebut sebaik-baiknya maka Dinas Kehutanan akan mengusahakan agar dalam waktu yang sesingkat mungkin tanah ini menjadi hak miliknya.

Baca Juga :  Kepala SLB Negeri Terpadu Bireuen Kembangkan Life Skill Bagi Siswa Tuna Runggu, Grahita Autis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Masyarakat berharap bahwa agar status kawasan hutan register 45B dapat diubah, baik melalui inventarisasi dan verifikasi maupun melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” jelas Edwin.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPD RI Lampung Ahmad Bastian mengenai permasalahan lahan Tri Budi Syukur menegaskan bahwa masyarakat di sini mempunyai sejarah panjang perjuangan bangsa ini dan transmigran dari Jawa Barat dan pejuang kemerdekaan. Mereka mengelola kawasan hutan register 45B dalam konsep hutan kemasyarakatan sesuai ketentuan dan aturan dari pemerintah.

“Dengan adanya PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan, memungkinkan tanah-tanah ini untuk dijadikan objek reforma agraria, PP ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk perubahan peruntukan, fungsi kawasan hutan menjadi harapan masyarakat Tri Budi Syukur,” ungkap Ahmad Bastian.

Halaman : 1 2 Selanjutnya