Berikutnya dua orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu ada perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang.
Sebelumnya, Senin (3/2/2025), penyidik juga meminta keterangan dari tujuh saksi lain yang menjadi dasar dalam gelar perkara ini. Gelar perkara tersebut dihadiri tim Bareskrim, penyidik utama dan madya, serta para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum.
Penyelidikan kasus ini dimulai sejak awal Januari 2025 atas perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) diterbitkan 10 Januari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam proses penyelidikan, Polri berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk KKP, Kementerian ATR/BPN, dan pihak kelurahan tempat terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut.
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
