Bawaslu Halsel Gelar Rakor Penyelesaian Sengketa Pilkada

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPUD Halsel, Alidu sapaan tabrid, menekankan bahwa rapat koordinasi kali ini menjadi momen perdana memasuki tahapan Pilkada.

Ia mengapresiasi Bawaslu Halsel yang tidak banyak menghadapi sengketa serta mengungkapkan kebanggaannya bahwa beberapa daerah tidak masuk dalam lokus Mahkamah Konstitusi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terkait hal tersebut, artinya fungsi pencegahan Bawaslu berjalan dengan maksimal,” Jelasnya.

Ia mengatakan bahwa pada Pilkada 2024, penyelenggaraan pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Olehnya itu, pentingnya pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Nomor 10, khususnya Pasal 146 yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Ia berharap agar teman-teman di lapangan lebih memahami teknis penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Indeks kerawanan di Divisi Sengketa diprediksi akan meningkat mulai Agustus, saat pencalonan dimulai, untuk itu pentingnya memahami syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 dan putusan Mahkamah Agung terkait syarat usia calon. Verifikasi administrasi dan faktual mengenai syarat calon juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan dengan cermat.

Lanjut, menggaris bawahi pentingnya kesiapan dan pengetahuan yang lebih baik dari pihak KPU itu sendiri, dalam menangani pencalonan.

“Jadi pentingnya mamastikan pendidikan minimal SMA bagi calon, sebagaimana diatur dalam juknis PKPU. Bawaslu bertugas memastikan verifikasi faktual berjalan dengan baik untuk menghindari potensi gugatan dari peserta pemilu,”Tutup.

Halaman : 1 2