Bedah Buku Asrul Sani, Bamsoet : PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pokok Pokok Haluan Negara menjadi kanal untuk menampung seluruh aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada. Semua ini untuk mewujudkan tujuan berbangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Tidak hanya aspirasi umat Islam, tetapi juga agama-agama lain. Tujuannya untuk memajukan kehidupan beragama di Indonesia dalam menjaga kebhinnekaan, toleransi, saling menghormati di antara pemeluk agama,” kata Bambang Soesatyo dalam Peluncuran dan Bedah Buku karya Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Peluncuran dan bedah buku berjudul “Catatan Dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia” ini dihadiri para narasumber, yaitu Fahri Hamzah, Prof Dr Azyumardi Azra, Prof Dr Lili Romli, dan A. Rahman Makmun, MSi. Tampak hadir pula Sekretaris Jenderal MPR Dr Ma’ruf Cahyono, SH, MH, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Siti Fauziah, SE, MM.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Ajak Pemuda Asia-Afrika Siapkan Peta Jalan Sambut Perubahan Global

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan dalam penyusunan PPHN seluruh stakeholder dan kelompok membicarakan masa depan Indonesia. “Aspirasi semua kelompok terwakili dalam PPHN yang disusun MPR. Semua terlibat dan terwakili dalam rumusan PPHN,” jelasnya.

Dengan PPHN, lanjut Bamsoet, kita mempunyai gambaran kemajuan agama di masa depan. Misalnya soal jumlah rumah ibadah masing-masing agama. “Agar NKRI tetap terjaga dan kebhinnekaan juga tetap terjaga. Saling menghormati dan mengkikis intoleransi,” katanya.

Dalam konteks PPHN, Bamsoet menantang penulis buku Arsul Sani menulis PPHN dalam perspektif Islam. “Saya menunggu tulisan Bapak Arsul. Apakah perencanaan pembangunan jangka panjang memang sesuai dengan nilai ajaran Islam. Saya kira membiarkan negara tanpa arah dan tanpa haluan merupakan satu pelanggaran karena bisa membawa ke arah ketidakpastian dan inefisiensi anggaran,” katanya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya