Belanja Perjalanan Dinas di Langkat Tembus 88,6 M. Ekonom USU Frof Ramli: Tidak Perlu Disetujui Jika Tidak Sesuai KISS

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT  –  Belanja Perjalanan Dinas pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Tahun Anggaran (TA) 2022 tembus Rp 88,6 Miliar naik, dari sebelumnya anggaran perjalanan dinas TA 2021 hanya Rp 74.3 M.

Tingginya biaya perjalanan dinas kabupaten Langkat TA 2022 dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat. Hal ini, seperti anjuran Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Dodo, yang mengingatkan kepada seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota untuk tidak hamburkan anggaran keuangan daerah dengan belanja perjalanan dinas, hal ini disampaikan ketua DPP Lembaga Informasi Harapan Masyarakat Drs. Monang. S (10/8/2023) kepada wartawan di Medan.

Dia menjelaskan, sebelumnya presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern di kantor BPKP, saat itu Presiden menyayangkan tidak produktifnya anggaran negara karena banyak dipakai untuk perjalanan dinas.

Baca Juga :  Bupati Taliabu Aliong Mus, Masuk Pengurus PBTI Pusat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Anjuran dan pesan disampaikan oleh Presiden RI, saat pembukaan Rakornas Pengawasan Intern di kantor BPKP Jakarta. Sangat menyayangkan kalau kabupaten Langkat tidak mengetahui anjuran pemimpin negara Ir. Joko Widodo,” katanya.

“Sungguh disayangkan, kabupaten Langkat terkesan tidak perduli seperti dianjurkan Presiden Republik Indonesia, bahkan justru anggaran perjalanan dinas TA 2022 lebih besar dari TA 2021,” imbuhnya.

Anggaran perjalanan dinas kabupaten Langkat TA 2022 itu, terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 26.189.523.057 atau Rp 26.18 Miliar dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 31.534.087.000, atau Rp 31.53 Miliar, serta Belanja Perjalanan Dinas paket miting luar kota Rp 30.836.692.750 atau Rp 30.83 Miliar.

Tanggapan Ekonom USU Prof. Ramli (9/8) di Medan, terkait adanya anjuran Presiden Joko Widodo agar pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengurangi anggaran perjalanan dinas, dia mengatakan “Saat ini banyak pemerintah daerah menganggarkan belanja perjalanan dinas tidak memenuhi azas KISS, yakni Koordinasi, Implementasi, Singkronisasi dan Sinergitas. Jadi anggaran perjalanan dinas itu menjadi tidak produktif dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat atau warganya, tidak ada implementasinya di masyarakat, karena tidak terkoordinasi dengan perencanaan yang ada,” katanya kepada wartawan (SIB)

Terkait kabupaten Langkat, ekonom USU ini meminta agar pemimpin Langkat lebih berpikir untuk memajukan perekonomian rakyat. “Sebaiknya lebih mengutamakan pendidikan dan memajukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bagi masyarakat Langkat,” anjurnya.