Belum Genap 2 Tahun, Kebijakan Heru Budi Hartono Dirasakan Warganya

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Berbagai kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai dirasakan meski belum genap memimpin Jakarta selama dua tahun. Tidak hanya penataan infrastruktur, tetapi kebijakan anggaran yang berdampak pada pengentasan kemiskinan juga berkontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, kinerja Heru selama hampir dua tahun di Jakarta cukup baik. Hal ini mengingat tantangan besar yang dihadapi Heru di tengah kesibukannya sebagai Kasetpres RI.

Elva berkata, Heru berhasil memimpin aparatur sipil negara (ASN) dengan profesional dan tetap fokus pada pengelolaan Jakarta.
“Hubungan yang lancar dengan pemerintah pusat juga merupakan salah satu prestasi penting yang patut diapresiasi,” ujar Elva pada Rabu (3/7/2024).

Baca Juga :  Sukses Jakarta Untuk Indonesia, Ini Visi Besar Heru Budi Hartono

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Elva mengatakan, Heru telah melakukan banyak hal untuk warga Jakarta. Kebijakan yang berdampak langsung termasuk melanjutkan pembangunan kereta LRT yang sempat tersendat selama lima tahun, dan melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

“Ini adalah langkah-langkah konkret yang menunjukkan komitmen beliau dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatasi masalah banjir di Jakarta,” imbuhnya.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta ini juga memuji keinginan (political will) Heru dalam mengatasi kemiskinan. Bahkan, Pemerintah DKI mengalokasikan dana Rp 18,96 triliun untuk program tersebut, di mana dana sebesar itu tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI. Upaya ini dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda 2030 mendatang.

Program pengentasan kemiskinan tersebut meliputi subsidi transportasi umum dan bantuan makanan tambahan bagi anak-anak. Pemerintah juga memberikan dukungan finansial untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan warga kurang mampu, melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan sebagainya.

Sebagai pengawas eksekutif, Elva merasa pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untuk mengatasi ragam persoalan yang dihadapi warganya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta hingga Maret 2024, tingkat kemiskinan di wilayah setempat sebesar 4,3 persen dengan jumlah penduduk miskin 464.930 orang.

Halaman : 1 2 Selanjutnya